Rusia: Pendekatan AS dalam Konflik Israel-Palestina Sia-Sia
Lavrov menekankan pentingnya pelibatan langsung Palestina.
REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan, pembicaraan yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan negara-negara Arab tanpa partisipasi Palestina, tidak akan menyelesaikan perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza. Lavrov menekankan pentingnya pelibatan langsung Palestina dalam pembicaraan semacam itu.
“Semua kontak ini tidak menyiratkan dialog langsung antara warga Palestina dan Israel, namun berasumsi bahwa orang-orang dewasa akan sepakat tentang bagaimana warga Palestina akan terus hidup, dan kemudian menyampaikannya kepada mereka. Ini tidak akan berhasil,” kata Lavrov saat menyampaikan hasil diplomasi Rusia sepanjang 2023, Kamis (18/1/2024), dikutip laman Middle East Monitor.
Lavrov mengatakan komentar Presiden AS Joe Biden dan negara-negara Eropa mengenai perlunya bergerak maju dalam pembentukan negara Palestina menunjukkan bahwa mereka memahami sangat sulit untuk menenangkan situasi tanpa melakukan hal tersebut. “Tetapi memulai sebuah gerakan saja tidak cukup. Kita perlu berkumpul dan menciptakan, kita perlu membawa Palestina dan Israel ke meja perundingan,” katanya.
Dia juga mengatakan, tidak mungkin bagi AS untuk “berbisik dan bernegosiasi dengan seseorang”, kemudian mencoba memutuskan bagi rakyat Palestina seperti apa Palestina nantinya. “Rakyat Palestina sendiri yang harus memutuskan. Dan apa yang dilakukan AS saat ini, mencoba menuliskan segalanya untuk mereka (Palestina-red) dan memberikan kemudahan bagi mereka (AS), adalah manifestasi dari praktik neo-kolonial yang sama,” tambahnya.
Saat ini, perang Israel-Hamas masih berlangsung di Gaza. Lebih dari 24.700 warga Gaza sudah terbunuh sejak Israel meluncurkan agresinya pada 7 Oktober 2023. Sebagian besar dari korban meninggal adalah perempuan dan anak-anak. Sementara korban luka sudah melampaui 61.500 orang.
Menurut PBB, 85 persen penduduk Gaza telah menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Sementara 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut, termasuk di dalamnya fasilitas kesehatan dan rumah sakit, rusak atau hancur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika