Penjelasan Badan Pangan Nasional Soal Impor Pangan RI yang Disorot Mahfud MD
Kebijakan impor pangan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan cadangan pangan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut tiga Mahfud MD menyoroti kebijakan impor pangan RI terus naik dari waktu ke waktu pada Debat Pilpres keempat, Ahad (12/1/2024) malam. Saat memberikan pertanyaan kepada cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, Mahfud menyebut data impor bahan pangan Indonesia mulai 2,8 juta ton, kedelai 2 juta ton serta gula pasir mencapai 4 juta ton.
Terkait hal itu, Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menjelaskan terkait kebijakan impor pangan RI. Menurut Arief, data importasi pangan pada tahun 2023 yakni untuk komoditas kedelai sebanyak 2,5 juta ton setahun, beras 2,8 juta ton setahun, sedangkan untuk gula konsumsi sebesar 991 ribu ton.
Kebijakan impor pangan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan cadangan pangan Pemerintah (CPP). Hal ini mengingat produksi beras dalam negeri yang menurun akibat dampak dari cuaca El Nino.
"Kita masih insufficient. Produksi Beras yang turun signifikan dari tahun sebelumnya, sehingga untuk CPP kita perlu impor," ujar Arief kepada Republika, Senin (22/1/2024).
Namun demikian, pemerintah terus mendorong peningkatan produksi dalam negeri pada tahun ini. Sehingga, diharapkan bisa meningkatkan jumlah produksi pangan dalam negeri dan menekan angka impor pangan tahun ini. "Kita dorong produksi dalam negeri, pindahkan giat ekonominya ke Indonesia," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Arief juga mengapresiasi gagasan para kandidat calon wakil presiden dalam upaya meningkatkan sektor pertanian di Indonesia. Badan Pangan Nasional akan mendukung gagasan untuk memperkuat sektor pangan di Indonesia.
"Kita kolaborasikan ide ide baiknya seperti Penguatan Badan Pangan Nasional, Bulog dan ID FOOD untuk CPP. Kemudian tingkatkan produksi dalam negeri mulai benih, pupuk, lahan dan penyuluh, smart farming hingga petani milenial," ujarnya.