Rencana Mundur Mahfud dan Sindiran untuk Menteri-Menteri yang Terlibat Pilpres

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Antara

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan dirinya akan mengundurkan diri dari posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pada momentum yang tepat. Pertimbangannya untuk mencegah potensi konflik kepentingan antara dirinya sebagai pejabat negara dan kontestan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Selain itu, ia ingin memberikan contoh kepada menteri ataupun kepala daerah yang maju sebagai capres dan cawapres agar tak memanfaatkan jabatannya untuk hal yang bersifat elektoral. Meski tak menyebutkan namanya, diketahui Prabowo Subianto merupakan Menteri Pertahanan (Menhan) dan pasangannya Gibran Rakabuming Raka merupakan Wali Kota Solo.

"Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain, kalau menjadi calon presiden, menjadi calon wakil presiden jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi," ujar Mahfud lewat siaran langsungnya, Selasa (23/1/2024) malam.

"Saya ingin memberi contoh, kalau saya ini menjadi cawapres yang masih merangkap, 'Apakah saya menggunakan kedudukan untuk memanfaatkan fasilitas negara?' Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," sambungnya.

Di samping itu, ia juga menyoroti menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju yang "ikut-ikutan" menjadi tim sukses pasangan calon tertentu. Meskipun sekali lagi Mahfud tak menyebutkan namanya, tim pemenangan Prabowo-Gibran berisikan sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju, seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, dan Erick Thohir.

Sedangkan dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud tak ada satupun menteri yang tergabung dalam kepengurusannya. Walaupun banyak kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan bagian dari pengusung Ganjar-Mahfud menjadi menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ternyata situasinya tidak berimbang, pihak lain tampak menggunakan jabatan, diantar dan sebagainya, malah terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses," ujar Mahfud.

"Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya ya sudah cukup, tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga," sambung mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Ia sendiri mengaku sudah berdiskusi dengan Ganjar Pranowo terkait posisinya sebagai Menkopolhukam di Kabinet Indonesia Maju. Pada momentum yang tepat, ia mengaku akan mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

"Saya sudah bersepakat untuk melakukan itu pada saatnya," ujar Mahfud.

Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyarankan agar pejabat negara yang maju di Pilpres 2024 agar mundur dari jabatannya guna menghindari adanya konflik kepentingan atau conflict of interest.

"Maka, saya sarankan mundur lah, berubah lah aturan. Termasuk, cawapres Mahfud MD yang saat ini menjabat menteri (Menko Polhukam)," kata Ganjar di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Selasa, menanggapi unggahan akun media sosial 'X' Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang viral memakai tagar Prabowo-Gibran 2024.

Menurut dia, ada potensi terjadinya konflik kepentingan peserta pilpres bila tak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara. Oleh karena itu, potensi tersebut harus diwaspadai.

"Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest," ujarnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyoroti banyaknya pejabat yang kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye berkedok kunjungan kerja.

"Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud," paparnya.

Ganjar mengaku banyak mendiskusikan usulan ini bersama Mahfud maupun timnya. Selain itu, Ganjar juga mendorong agar aturan mengenai pejabat sekelas menteri maupun wali kota tak harus mundur jika maju pilpres diubah.

"Jadi kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu nggak bisa lagi Semua orang akan merasa fair," kata Ganjar.

Namun, berbeda dengan Mahfud, kader PDIP yang kini menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia maju tidak akan mundur. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan kader partainya yang menjadi menteri berkomitmen menyelesaikan tanggung jawabnya di kabinet.

Menurut Hasto, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri sudah berpesan agar para kadernya yang berada di kabinet untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sebab, kepentingan bangsa dan negara dianggap lebih penting.

"Meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat Ibu kan stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting. Karena ujung-ujungnya kan rakyat, pemilu itu kan udah biasa kita ikuti setiap lima tahun," ujar Hasto di kediaman Megawati, Selasa (23/1/2024).

Hasto kemudian ditanya, soal Ganjar Pranowo yang menganjurkan Mahfud MD untuk mundur sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam). Namun, ia hanya menjawab soal kader PDIP yang menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"Ya kalau menteri-menteri dari PDI Perjuangan, kita harus melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya," ujar Mahfud.

"Menteri bertanggung jawab kepada rakyat, pada bangsa dan negara sebagai pembantu Presiden, kepentingan rakyat akan diutamakan," sambungnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika