Pengamat Militer: Posisi TNI Gamang Akibat Pernyataan Presiden Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat militer dan pertahanan Connie Bakrie menilai keterlibatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam urusan pemilihan presiden (pilpres) 2024 telah melampaui batas. Apalagi, ketika Jokowi berbicara presiden boleh kampanye di markas militer, dengan didampingi para petinggi militer.

Ia mengatakan, banyak dampak dari pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh kampanye. Salah satu, saat ini netralitas TNI. Pasalnya, Jokowi menyatakan itu saat sedang berdampingan dengan pimpinan TNI, juga dilakukan di markas TNI. 

"Saya tidak terima ketika TNI dibuat jadi latar belakang seperti itu," kata Connie saat diskusi di sebuah kafe kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (25/1/2024).

Connie mempertanyakan apakah Jokowi sudah izin kepada para perwira ketika hendak menyatakan presiden boleh berkampanye. Pasalnya, selama ini TNI telah rela melepas hak politiknya untuk menjaga kepercayaan rakyat Indonesia. Namun, Jokowi secara tiba-tiba disebut merusaknya.

"Mereka itu kan manusia, bukan pajangan," ujar Connie. 

Ia menilai, saat ini TNI menjadi terjebak akibat pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh melakukan kampanye. Apalagi, pernyataan itu disampaikan saat Jokowi bersama Prabowo Subianto, yang notabene merupakan salah satu calon presiden dalam pilpres 2024.

"Tentara kita sedang menjaga trust, dia melepaskan hak politiknya. Namun, ada seorang presiden berbicara seperti itu," kata Connie. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan seorang Presiden juga diperbolehkan melakukan kampanye saat pemilu berlangsung. Selain itu, Jokowi menyebut seorang Presiden juga boleh memihak pasangan calon tertentu.

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Ikuti Whatsapp Channel Republika