Bulog Tegaskan Bantuan Beras Dikemas tanpa Memuat Atribut Capres

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, menegaskan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dikemas dan didistribusikan tanpa memuat atribut capres apa pun.

“Bulog mengemas dan mendistribusikan beras SPHP tanpa atribut apapun kecuali atribut Bulog dan Badan Pangan Nasional,” kata Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Bayu menjelaskan, SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras. Dalam pendistribusiannya, lanjutnya, Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor baik ritel modern maupun pasar tradisional agar masyarakat mudah untuk mengakses beras tersebut.

“Sehingga, program stabilisasi harga beras dapat terlaksana secara masif dalam rangka menjaga stabilitas harga beras,” ucapnya.

Terkait adanya penemuan beras SPHP yang ditempel stiker salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, Bayu mengaku Bulog tidak lagi mempunyai wewenang mengatur penggunaan beras begitu sudah beredar di masyarakat.

“Ketika beras itu telah dipasarkan ke masyarakat, Bulog tidak bisa lagi mengatur penggunaan beras tersebut,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi membantah pihaknya maupun Bulog dengan sengaja menempel salah satu stiker paslon capres-cawapres pada beras SPHP. Ia menegaskan beras SPHP merupakan bantuan pangan yang disiapkan oleh negara dan menggunakan uang negara.

“Itu tentu saja tidak mungkin yang mengerjakan adalah Badan Pangan Nasional atau Bulog, karena kami kan bagian dari negara dan hanya fokus kerja keras menyiapkan dan mengatasi pangan yang defisit,” ujarnya.

Adapun realisasi penyaluran beras SPHP pada 2023 mencapai 1,196 juta ton dari target yang ada di 1,085 juta ton atau 110,30 persen. Untuk 2024, secara nasional SPHP beras ditargetkan dapat mencapai 1,2 juta ton. Khusus untuk Januari-Maret, SPHP akan diupayakan mencapai 200 ribu ton tiap bulan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika