Akademisi Fisipol UGM Ungkap Keresahan tentang Kualitas Pemilu dan Demokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) melalui Election Corner mengadakan diskusi bertajuk 'Suara Politik Fisipol UGM untuk Demokrasi yang Berkualitas' di Ruang Sidang Dekanat Fisipol UGM, Selasa (30/1/2024). Forum ini mempertemukan akademisi dan para jurnalis untuk membahas solusi-solusi yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki kondisi demokrasi dan pemilu di Indonesia saat ini.

Empat narasumber yang dihadirkan beserta para peserta yang hadir mengutarakan berbagai persoalan yang menjadi keresahan mereka, di antaranya berkaitan dengan isu netralitas aparatur negara, integritas penyelenggara pemilu, peran masyarakat sipil atau civil society, serta peran media sosial yang menjadi medan perang kampanye namun tetap dihantui oleh risiko penyebaran hoaks, disinformasi, dan politisasi identitas.

"Secara umum demokrasi kita sedang menghadapi kontraksi yang luar biasa besar sebagai salah satu dampak proses elektoral yang sedang berlangsung. Ada isu yang perlu direspons, bagaimana tetap menjaga penyelenggaraan pemilu sebagai pondasi penting demokrasi tetap berlangsung dalam kerangka yang penuh integritas," tutur Dekan Fisipol, Wawan Mas'udi, mengawali diskusi.

Dr Kuskridho Ambardi menuturkan bahwa kualitas pemilu bisa menjadi salah satu parameter untuk menilai kualitas demokrasi. Dari lima pemilu yang diselenggarakan di Indonesia, menurut Kuskridho, Pemilihan Presiden menjadi yang terendah dari segi kualitas. Proses menuju Pemilihan Presiden tahun ini sendiri sudah menuai banyak polemik. Hal ini ia duga dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemilu.

"Potensi di level publik akan ada ketidakpuasan meningkat. Dengan ketidaknetralan dan bias presiden apa yang dikhawatirkan pengamat akan terjadi, publik akan menilai pemilu saat ini tidak sebagus pemilu sebelumnya," ungkapnya.

Narasumber lainnya, Dr Abdul Gaffar Karim, berbicara mengenai penyelenggara pemilu, yang menurutnya mengalami keterputusan dengan masyarakat sipil dan justru memiliki kedekatan berlebihan terhadap partai politik dan lembaga legislatif. Kedekatan ini, tuturnya, menyebabkan problem independensi. 

"Karena ada kedekatan ada potensi tidak bisa bersikap netral. Bagaimana pun partai politik adalah peserta pemilu dan legislatif adalah orang yang dihasilkan dari proses pemilu," kata Gaffar.

Dalam kesempatan ini Gaffar menekankan pentingnya menjaga pemilu yang disebut sebagai satu-satunya penanda tersisa dari demokrasi di Indonesia. "Ini harus kita jaga. Kalau tidak masa depan demokrasi kita akan sangat berbahaya, bukan hanya kehilangan substansi tetapi juga kehilangan penampakan," ucapnya.

Dr Mada Sukmajati, membandingkan fenomena yang terjadi di ranah politik Indonesia saat ini dengan fenomena serupa di Filipina pada pemilu tahun 2022 yang ditandai dengan nepotisme dan politik dinasti. Perbedaannya, menurut Mada, bahwa di Filipina hampir tidak ada intervensi langsung dari pemimpin yang masih berkuasa saat itu. "Tidak ada otak-atik konstitusi, dan relatif tidak ada mobilisasi sumber daya yang ada. Memang menang telak, tapi sekarang krisis," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika