Ganjar Ingatkan Prabowo Pentingnya Data untuk Penyandang Disabilitas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengingatkan kepada capres Prabowo Subianto terkait pentingnya data. Termasuk, dalam penyusunan kebijakan bagi kelompok penyandang disabilitas.

"Ini pertanyaannya soal data kan? data dan komitmen kita terhadap data disabilitas. Pertama negara harus hadir, tidak boleh alpa. Kedua, kita mesti menyiapkan data dengan baik," ujar Ganjar kepada Prabowo dalam forum debat pamungkas 2024 di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Ahad (4/2/2024) malam WIB.

Karena itu, Ganjar bersama Mahfud menggagas program KTP Sakti jika terpilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Program yang akan mengintegrasikan seluruh data warga negara Indonesia dalam satu kartu.

KTP Sakti adalah program satu kartu terpadu Indonesia yang diusung pasangan calon nomor urut 3 itu. Program KTP Sakti akan menyatukan berbagai program bantuan sosial yang sudah ada, agar lebih terpadu dan tepat sasaran.

"Maka kalaulah satu data Indonesia lalu kita cropping, satu saja terkait disabilitas, maka perlakukan kita bisa kita berikan apapun untuk mereka," ujar Ganjar.

Di samping itu, ia menceritakan pengalamannya selama 10 tahun menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Saat itu, Ganjar selalu melibatkan kelompok perempuan, lanjut usia (lansia), anak-anak, dan penyandang disabilitas dalam rapat musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).

"Maka pada saat itu, semua akan mendengarkan apa kebutuhan mereka, itulah yang nantinya akan keluar menjadi kebijakan publik, apa yang musti disampaikan kepada mereka. Sehingga no one left behind diberikan ini diberikan dan mereka akan mendapatkan apa yang dia inginkan," ujar Ganjar.

Pemerintah mesti dikritik...

Capres Ganjar Pranowo mengingatkan agar birokrasi tidak boleh menghambat para pelaku seni hingga budayawan. Menurut dia, birokrat adalah pihak yang harus memfasilitasi proses-proses kerja kreatif dari kelompok tersebut.

"Kalau benturannya antara budaya dan birokrasi, maka sikap birokrat, birokrat itu cukup fasilitasi saja dan para pelaku seni. Budayawan dia lah yang mengerjakan, maka budaya akan tumbuh dan pemerintah akan bisa melihat bagaimana proses kreatif itu berjalan," ujar Ganjar dalam debat capres.

Dia pun berkaca terhadap kasus budayawan Butet Kartaredjasa yang justru dilaporkan ke kepolisian. Padahal, Butet yang mendukungnya hanya mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan suara kritik terhadap kekuasaan.

"Pemerintah mesti dikritik, pemerintah mesti waras, pemerintah mesti dalam track dan biarkan mereka mengekspresikan dengan dengan seninya, dengan karakternya, dengan budayanya," ujar Ganjar.

"Dan kita cukup fasilitasi mereka yang akan mengerjakan, birokrasi tinggal duduk untuk melihat hasilnya," kata Ganjar menambahkan.

Sebelumnya, sejumlah relawan Jokowi melaporkan Butet ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkait dugaan ujaran kebencian. Butet dilaporkan sejumlah relawan Jokowi antara lain Arus Bawah Jokowi, Projo DIY, dan Sedulur Jokowi.

"Hari ini kita melaporkan dugaan hate speech ujaran kebencian yang dilakukan Butet Kartaredjasa pada saat acara tanggal 28 Januari kemarin di Alun-Alun Wates Kulon Progo," kata Ketua Projo DIY Aris Widihartato di Mapolda DIY, Selasa (30/1/2024).

Ikuti Whatsapp Channel Republika