Ganjar Dorong Pengawasan DPR dalam Penyaluran Bansos
Ganjar menyebut iso bansos saat ini menjadi sangat dipolitisasi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai adanya indikasi politisasi program bantuan sosial (bansos) jelang pencoblosan pada 14 Februari mendatang. Ia pun mendorong DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya untuk memantau penyaluran bansos.
Hal tersebutlah yang juga menjadi latar belakang ia menanyakan persoalan bansos kepada Anies Rasyid Baswedan. Sebab, publik perlu diberitahu adanya indikasi-indikasi praktik yang mencoreng demokrasi.
"Isu bansos hari ini menjadi sangat di politisasi, klaimnya terjadi di mana-mana, seolah-olah itu dari mereka, nggak dong," ujar Ganjar usai debat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Ahad (4/2/2024).
"Kita musti jelaskan, setidaknya saya pernah di DPR bagaimana kalau ada kejadian seperti ini mesti ada pengawasan," sambungnya menegaskan.
Adapun dalam debat, Ganjar bertanya kepada Anies terkait isu yang sedang hangat saat ini, yakni program bansos. Sebab saat ini terdapat masalah, bansos seakan diklam merupakan program yang diberikan oleh orang atau kelompok tertentu.
"Pak Anies lagi rame kita mau tanya soal bansos, karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem, karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang, kelompok," ujar Ganjar kepada Anies.
Menurutnya, saat ini terdapat masalah terkait data warga penerima manfaat bansos. Hal tersebut yang membuat adanya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos, yang akhir-akhir ini sedang digencarkan pemerintah.
Usai mendengarkan jawaban Anies, Ganjar mengaku setuju dengan pandangan mantan gubernur DKI Jakarta itu. Namun, menjadi tugas pemerintah untuk melakukan perbaikan data warga penerima manfaat.
Tujuan utama program bansos adalah membantu masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Karenanya, tugas utama negara untuk memastikan itu tepat sasaran dan waktu.
"Dan kami berusul bantuannya ganti aja bantuan kesra (kesejahteraan rakyat). Karena tugas negara itu menghadirkan keadilan sosial, bukan menciptakan bantuan sosial," ujar mantan gubernur Jawa Tengah itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika