PDIP Tegaskan tak Ada Kompromi Sebelum Pilpres Selesai
Sekjen PDIP Hasto menegaskan tidak ada kompromi sebelum Pilpres 2024 selesai.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa rakyat harus diberi kebebasan terlebih dahulu dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Jangan sampai selama masa tahapan kontestasi, langsung hadir kompromi-kompromi untuk mengajak kompetitornya untuk bekerja sama.
"Artinya kita berbagi boleh, tetapi dengan cara-cara yang demokratis. Bukan kemudian dipaksakan satu putaran kemudian baru berbagi, nggak mau kita," ujar Hasto di Habibie & Ainun Library, Jakarta, Rabu (7/2/2024).
Ia mengutip pernyataan suami Megawati Soekarnoputri yang juga mantan ketua MPR, Taufik Kiemas saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2012. Saat itu, PDIP mengusung pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama.
"Saya ingat pesan almarhum Pak Taufik ketika pilkada 'Hasto kalau mau menang jangan 5-0, kita ini Indonesia negara plural, 3-2, kasih yang lain'. Itu kan satu hal yang sangat bijak dari beliau," ujar Hasto.
"Nah karena itulah dengan melihat bahwa distorsi itu melihat hal-hal fundamental, di atas hukum itu ada etika. Maka sebentar dulu kalau mau bicara kompromi," sambungnya menegaskan.
Pemilihan umum (Pemilu) 2024 haruslah menjadi tempat di mana rakyat menjadi pemegang kedaulatan tertinggi. Mereka bebas untuk menentukan calon pemimpinnya, tanpa adanya intervensi dan tekanan.
Tegasnya, menang kalah dalam pemilu merupakan hal yang lumrah dalam perpolitikan Indonesia. Jangan sampai karena hal-hal yang bersifat pragmatis, banyak pihak mengorbankan demokrasi, etika, dan moral.
Ia pun mencontohkan saat PDIP kalah dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2017. Menurutnya, kekalahan tersebut merupakan media bagi pihaknya untuk memperbaiki diri untuk kontestasi berikutnya.
"Sehingga ini yang harus kita perhatikan dengan baik bahwa pemilu ini urusan rakyat, urusan bagaimana ide gagasan terbaik dan biar rakyat yang menilai dengan bebas," sambungnya menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika