Hasto: PDIP Belum Pikirkan Jadi Oposisi atau tidak, Investigasi Dulu
Hasto menyebut demokrasi Indonesia kini berada berada di titik nadir.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, ditanyakan soal keputusan partai, apakah akan menjadi oposisi dari pemerintahan periode 2024-2029.
Sebab, mengacu pada hasil hitung cepat atau quick count, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dan berpotensi memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dalam satu putaran.
Menurut Hasto, PDIP akan melakukan terlebih dulu investigasi indikasi kecurangan Pilpres 2024. Ia pun menyinggung Soeharto yang didukung oleh instrumen negara juga bisa lengser dari kekuasaan.
"Baru investigasi, investigasi tim khusus. Karena siapa pun yang membangun struktur legalitas seperti Pak Harto yang sangat solid pun itu akhirnya diterpa oleh sejarah, sehingga terjadi the end of new order dari kekuasaan yang otoriter itu," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/2/2024) malam.
"Maka sikap kami, kita tunggu proses penghitungan berjenjang, karena ada proses satu bulan (penghitungan suara). Artinya tim khusus itu punya kerja waktu satu bulan," sambungnya.
PDIP sendiri melihat adanya anomali dari hasil hitung cepat atau quick count Pilpres 2024. Hal itu disebabkan oleh kecurangan secara sistematis dari hulu ke hilir.
Karenanya, PDIP mengusulkan agar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk membentuk sebuah tim khusus. Tim khusus tersebut bertugas untuk menginvestigasi indikasi kecurangan yang terjadi di banyak wilayah.
"Kemudian juga investigasi forensik untuk melihat dari seluruh proses-proses yang ada dan tim khusus ini. Tentu saja juga akan menampung dari pihak-pihak yang punya interest begitu besar di dalam menjaga demokrasi Indonesia," ujar Hasto.
Pihaknya melihat, demokrasi Indonesia berada dalam titik nadir dengan berkaca pada hasil hitung cepat atau quick count Pilpres 2024. Terdapat tekanan dan intimidasi yang mencoreng semangat pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Kemudian survei pun tidak bisa dijadikan sebagai suatu indikator, karena adanya anomali demokrasi, tetapi hasil yang ada berdasarkan hasil quick count pula nampak suatu kejanggalan yang cukup besar," ujar Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika