Pengamat: Nasdem Bisa Dijatah Menteri Bila tak Gugat Kemenangan Prabowo-Gibran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas, Asrinaldi, mengatakan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem kemarin, Ahad (19/2/2024) merupakan untuk membicarakan situasi politik pasca Pemilu 2024. Di mana menurut Asrinaldi, keduanya pasti membicarakan Pilpres yang dinilai sebagian publik sarat dengan kecurangan serta tidak sesuai dengan kaidah demokrasi.

Asrinaldi juga menganalisa bahwa Presiden Jokowi yang lebih condong merepresentasikan pasangan Prabowo-Gibran akan berusaha membujuk Nasdem yang mengusung Anies supaya tidak menggugat hasil Pilpres bila sudah pasti dimenangkan Prabowo-Gibran. 

"Lebih kepada pembicaraan Pak Jokowi supaya Nasdem dalam hal ini Anies yang di bawahnya bisa menerima hasil Pemilu dengan dijanjikan menteri untuk Nasdem, paling itu," kata Asrinaldi, kepada Republika, Senin (10/2/2024). 

Asrinaldi melihat kubu yang getol belum mau menerima begitu saja hasil Pilpres berdasarkan Quick Count adalah Koalisi Perubahan yang di dalamnya ada Nasdem. Sehingga seandainya KPU mengumumkan hasil Pilpres secara resmi dan rekapitulasi dimenangkan Prabowo-Gibran, hasilnya akan digugat oleh para kompetitor.

Karena saat ini tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar begitu juga tim Ganjar Pranowo-Mahfud akan memperkarakan ke jalur hukum dengan bekal bukti-bukti kecurangan.

"Kalau Nasdem mampu membujuk Anies agar menerima hasil Pemilu, kemungkinan mereka mendapat jatah kursi menteri lagi," ucap Asrinaldi. 

Dari pembicaraan Jokowi dan Surya Paloh kemarin, Asrinaldi meyakini tidak membahas mengenai rencana menarik menteri Nasdem yang saat ini masih berada di dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Karena menarik menteri dari kabinet yang tersisa hanya 8 bulan lagi dinilai Asrinaldi tidak akan berdampak apa-apa lagi secara elektoral. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika