Pupuk Kaltim Sesuaikan Volume Tambahan Kuota Pupuk Subsidi 2024
Pemerintah telah menganggarkan penambahan kuota pupuk subsidi sebesar Rp 14 triliun.
REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Pupuk Kaltim sebagai pihak yang mengoordinir penyaluran pupuk subsidi di area Sulawesi sedang menyesuaikan tambahan kuota pupuk subsidi di berbagai provinsi tahun 2024. Pemerintah telah menganggarkan penambahan kuota pupuk subsidi sebesar Rp 14 triliun.
"Jadi dianggarkan tahun ini penambahan kuota pupuk subsidi sebesar Rp 14 triliun, volume sedang kami sesuaikan. Jadi, Pupuk Kaltim akan lakukan penambahan di area Sulawesi dan semua area Pupuk Kaltim," ujar Direktur Keuangan dan Umum Pupuk Kaltim Qomaruzzama, di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (19/2/2024).
Dia menyebut bahwa penambahan anggaran sebesar Rp 14 triliun melalui Kementerian Pertanian telah disetujui Presiden Joko Widodo. Anggaran Rp 14 triliun ini senilai 2,5 juta ton dan telah mulai diturunkan secara bertahap ke masyarakat.
Menurut dia, penambahan kuota pupuk subsidi sebanyak 2,5 juta ton itu juga memastikan bahwa alokasi pupuk subsidi bertambah 1,1 juta ton tahun ini dibanding 2023.
"Semoga serapan pupuk subsidi tahun ini lebih baik dari sebelumnya. Tahun lalu daya serap masyarakat terkendala El Nino," katanya pula.
Terkait rencana penambahan anggaran untuk pupuk subsidi dari pemerintah pusat, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPH-Bun) Sulsel Imran Jausi mengapresiasi langkah pemerintah untuk mendukung sektor pertanian.
"Kalau mau swasembada pangan, tentu harus didukung dengan pupuk subsidi yang memang sangat dibutuhkan petani kita," ujarnya lagi.
Kuota pupuk subsidi bagi Provinsi Sulawesi Selatan menurun signifikan di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada 2023, Kementerian Pertanian mengalokasikan pupuk subsidi untuk Sulawesi Selatan sebanyak 420 ribu ton pupuk Urea dan 243 ribu ton pupuk Phonska NPK serta NPK khusus kakao 22.884 ton.
Sedangkan tahun ini, kuota pupuk subsidi menurun. Pupuk Urea hanya kebagian 238 ribu ton lebih, Phonska 173 ribu ton, dan NPK khusus kakao 6.000 ton lebih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika