Ekonom: Menteri Profesional Jadi Kunci Kabinet Baru Atasi Tekanan Eksternal 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pemilihan menteri pemerintahan terpilih akan krusial dalam mengatasi tekanan eksternal ekonomi global. Bhima menyampaikan resesi Jepang dan Inggris merupakan peringatan bagi Indonesia.  

"Tekanan eksternal itu semakin kuat sekarang ini, ekonomi di Eropa melambat, China sebagai mitra dagang terbesar Indonesia mengarah pada perlambatan pertumbuhan, bahkan diperkirakan hanya tumbuh 4-4,5 persen dua tahun ke depan," ujar Bhima saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Bhima menyebut hal ini akan memengaruhi penerimaan negara dalam menjaga stabilitas ekonomi. Bhima menyampaikan proses transisi pemerintahan, terutama pada kebijakan fiskal akan menjadi hal yang vital dan merupakan bantalan ekonomi bagi pemerintahan yang baru. 

Bhima mengatakan proses transisi harus dikawal mengingat banyak program-program kampanye yang sifatnya populis bisa berdampak pada pelebaran defisit dan kenaikan rasio utang pemerintah. Bhima mengkhawatirkan besaran utang yang terlalu tinggi dalam menyiasati situasi eksternal bisa berakibat pada fluktuasi nilai tukar dan cadangan devisa.

"Oleh karena itu, menteri sekaliber Sri Mulyani seharusnya tetap dipertahankan di kabinet berikutnya, kalau tidak, cari pengganti yang sekaliber beliau dan punya komitmen kuat terhadap disiplin fiskal," ucap Bhima.

Bhima menambahkan, Indonesia juga memerlukan upaya peningkatan kerja sama internasional dan membuka pasar baru ke depan. Hal ini memerlukan menteri perdagangan dan menteri luar negeri mumpuni yang seharusnya diiisi sosok profesional agar mampu melakukan diversifikasi pasar ke negara-negara alternatif.

"Harapannya diisi sosok profesional, bukan politis dan ini jadi tantangan karena di kabinet Prabowo diperkirakan partai pengusungnya banyak dan koalisi gemuk, ini akan sulit menempatkan profesional di bidang-bidang yang sangat membutuhkan keahlian teknokratis, Kemenlu, Kemendag, dan Kemenkeu itu dulu yang harus diamankan," kata Bhima.

Ikuti Whatsapp Channel Republika