Isu Tenor KPR Subsidi Jadi 10 Tahun, Ini Tanggapan BTN
Pemotongan subsidi KPR dari 20 tahun menjadi 10 tahun berdampak positif.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menyambut positif rencana pemerintah memangkas tenor atau jangka waktu kredit kepemilikan rumah (KPR) bersubsidi. Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu menyebut kebijakan tersebut mampu menjadi solusi atas backlog perumahan.
"Caranya yang paling simpel supaya angsuran murah, tenornya dipanjangkan, tapi supaya negara tidak berat, masa subsidinya dikurangi," ujar Nixon usai acara HUT ke-74 BTN dan peluncuran logo baru BTN di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Ahad (3/3/2024).
Nixon menjelaskan, debt service ratio (DSR) nasabah akan terus membaik dalam sepuluh tahun ke depan. Nixon mengatakan penghasilan nasabah KPR tentu akan mengalami peningkatan pada 10 tahun ke depan.
Berdasarkan data statistik, Nixon, menyampaikan DSR nasabah KPR pada tahun ke-11 telah mencapai 20 persen. Artinya, dianggap sudah memiliki kemampuan untuk membayar angsuran dengan bunga komersial secara bertahap.
"Sehingga kita merasa subsidi itu cukup 10 tahun, yang penting masa awal-awalnya yang berat, dia bisa membayar angsuran," ucap Nixon.
Nixon mengatakan pemotongan subsidi KPR dari 20 tahun menjadi 10 tahun berdampak positif dalam mendorong lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan rumah. Dengan begitu, lanjut Nixon, alokasi subsidi mampu menjangkau lebih banyak MBR.
"Kalau 20 tahun masa subsidi menjadi 10 tahun, otomatis subsidi bisa dikasih ke yang lain lagi, jadi dua kali lipat, sesederhana itu. Jadi yang terima tadinya 300 ribu (rumah), bisa 600 ribu (rumah), kira-kira seperti itu," sambung dia.
Nixon menyebut Kementerian Keuangan merespons positif wacana tersebut. Namun, Nixon menilai perlu waktu untuk melakukan kajian dan pendalaman tentang aspek hukum dan dampaknya.
"Kalau kita usul polanya tidak FLPP lagi, tapi bentuk dana abadi, investasi juga, duit negara tidak hilang (karena) diputar beli SBN, dapat imbal hasil tujuh persen, maka imbal hasil itu yang bayar subsidi selisih bunga sehingga tidak langsyng belanja dari APBN," kata Nixon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika