PBNU Minta Elite Politik Muhasabah Diri di Bulan Ramadhan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi meminta seluruh elite politik berdamai dan saling introspeksi atau muhasabah diri di bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah pascakontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Elite politik, baik pihak pemenang atau kalah, sebaiknya bermuhasabah sejenak di bulan Ramadhan, setelah lelah bertarung dalam Pemilu,” kata dia dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (13/3/2024).

Menurut Fahrur Rozi (Gus Fahrur), momentum bulan Ramadhan dinilai paling telat untuk menjadi ajang introspeksi diri bagi semua pihak. Dengan introspeksi diri, Gus Fahrur berharap seluruh elite politik dapat mengesampingkan ego masing-masing dan mau bekerja sama dalam membangun Indonesia.

"Saya berharap Ramadhan dapat menurunkan suhu tensi politik di negeri kita ini, karena mayoritas Muslim berpuasa. Puasa adalah puncak pendidikan kesabaran dan pengendalian diri menuju bertakwa," tuturnya.

Sikap rukun dan harmonis itu, lanjut Fahrur Rozi, harus tercipta terlebih ketika presiden dan wakil presiden yang baru nanti akan dilantik.

Dengan di bawah pimpinan negara yang baru, dia berharap konflik antar-partai politik dan pendukung pasangan calon bisa disingkirkan demi persatuan bangsa.

Senada dengan Gus Fahrur, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai bulan Ramadhan harus menjadi momentum untuk meredam konflik dan perpecahan antarkelompok politik setelah masa Pemilu 2024.

"Dalam hadits disebutkan bahwa agar puasa seseorang sempurna dan diterima oleh Allah hendaknya dia menghindari perkataan yang memecah belah, menggunjing, dan kotor," kata dia dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin (11/3).

Menurut dia, bulan Ramadhan harus dijadikan sebagai momentum untuk menciptakan perdamaian antarkelompok, selain itu juga harus dijadikan momen untuk membersihkan jiwa dari segala dosa serta sifat-sifat tercela.

"Hubungan antarsesama manusia yang selama Pemilu 2024 sempat rusak maka harus diperbaiki," ucap dia.



Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden RI, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Ikuti Whatsapp Channel Republika