Wapres Bantah Kembalinya Dwifungsi ABRI dengan PP Manajemen ASN
Menurut Wapres hanya jabatan sipil tertentu yang bisa diisi anggota TNI dan Polri.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menepis kekhawatiran masyarakat terkait isu kembalinya dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) setelah disahkan-nya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Yang pasti itu sudah disiapkan, tidak lagi terjadi munculnya kemungkinan dwifungsi ABRI seperti dulu itu," kata Wapres saat memberikan keterangan pers usai membuka Kepri Ramadhan Fair (KURMA) 2024, melalui keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat (15/3/2024).
Wapres menegaskan bahwa PP Manajemen ASN yang tengah dibahas di DPR ini tidak mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada masa orde baru. Menurut Wapres, PP tersebut memungkinkan TNI/Polri dapat mengisi jabatan ASN karena memang terdapat jabatan-jabatan sipil tertentu yang perlu diisi oleh anggota dari TNI maupun Polri.
Namun demikian, Wapres menegaskan tetap ada batasan-batasan jabatan sipil yang dapat diisi oleh personel militer tersebut. "Jadi ada jabatan-jabatan tertentu yang sifatnya tidak mungkin tenaga yang disiapkan oleh TNI/Polri mengisi jabatan tersebut. Karena itu, undang-undang terus disempurnakan, saling mengisi, tapi tidak mengembalikan dwifungsi ABRI di dalam tatanan pemerintahan," tutur Wapres.
Dalam kesempatan sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menargetkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) selesai pada 30 April 2024.
"Pemerintah saat ini terus bergerak cepat untuk menyelesaikan RPP ini. Ditargetkan RPP manajemen ASN ini ditetapkan pada 30 April 2024," kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Dia menjelaskan "timeline" pembahasan RPP tentang manajemen ASN sudah dilaksanakan sejak 12 Desember 2023, dengan membentuk tim perumus. Selanjutnya, 29 Desember 2023 pengajuan izin prakarsa kepada presiden. Presiden RI Joko Widodo juga telah menyetujui penyusunan RPP manajemen ASN pada 5 Februari 2024.
Ikuti Whatsapp Channel Republika