Menko PMK Soroti Bus Pariwisata 'Nakal' di Musim Libur Lebaran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyoroti operator bus pariwisata yang tidak mematuhi aturan selama musim libur Lebaran.

Salah satu bentuk pelanggarannya adalah operator bus yang mengecat armada lama yang tidak layak beroperasi. Sehingga menimbulkan kesan baru dan layak, serta dipaksakan untuk beroperasi guna melayani kebutuhan rekreasi masyarakat saat libur Idul Fitri.

"Yang terutama saya imbau adalah justru biasanya kerawanan bukan terjadi pada waktu mudik, tapi waktu hari wisata. Yaitu, digunakannya bus-bus yang sebetulnya tidak baru, tapi dicat baru," kata Muhadjir usai ditemui dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Angkutan Lebaran 2024 di Kantor Kemenko PMK di Jakarta, Senin (18/3/2024).

Menko Muhadjir menyebut pelanggaran tersebut umumnya dilakukan oleh operator bus yang tidak resmi, milik lembaga tertentu, atau milik perorangan.

Adapun pada operator bus yang resmi, ia menilai armada-armada yang dioperasikan terbilang aman, karena pihaknya bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait melakukan sejumlah pemeriksaan dalam mempersiapkan angkutan mudik Lebaran.

"Sudah rutin ya, termasuk upaya memeriksa kendaraan, melakukan tes kesehatan pengemudi baik tes kelayakan (armada), yang sudah itu ramp check, termasuk pesawat," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya telah melakukan inspeksi keselamatan atau ramp check pada sejumlah moda transportasi dalam menyambut periode mudik Lebaran 2024.

"Kemenhub juga telah melaksanakan inspeksi keselamatan, ramp check pada sarana transportasi, darat, laut, udara, kereta api, kami juga terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan pengaturan transportasi pada masa angkutan lebaran 2024," ujar Menhub Budi (17/3).

Keselamatan menjadi aspek utama yang menjadi perhatian Kemenhub, terlebih kenaikan pemudik pada musim Lebaran 2024 diproyeksikan meningkat sebesar 71,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 193 juta orang, sehingga ramp check menjadi upaya penting dalam memberikan keamanan perjalanan pemudik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika