Ketum Projo Klaim Jokowi tak akan ke Golkar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi menanggapi isu yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berlabuh ke Partai Golkar. Ia mengeklaim, Jokowi tak akan ke partai berlambang pohon beringin itu.

"Nggak, nggak, nggak," singkat Budi di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/3/2024).

Ditanya kembali, apakah Jokowi tertarik bergabung dengan Partai Golkar? Budi menjawab bahwa diksi "tertarik" tidaklah tepat. Ia menjawab, lebih baik situasi Jokowi adalah seperti yang saat ini terjadi.

"Bahasanya jangan tidak tertarik, tapi bahasanya lebih baik seperti sekarang ini bahasanya, kan lebih enak ya. Kalau tidak tertarik nanti nggak enak," ujar Budi.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo sebelumnya juga menanggapi isu yang menyebut Jokowi akan menjadi calon ketua umum partainya lewat musyawarah nasional (Munas). Namun, ia menyinggung anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar yang menghambat wacana tersebut.

"Ukuran-ukuran menjadi pimpinan partai itu terukur, ada persyaratan administrasi, kemudian PDLT-nya, prestasi, dedikasi, loyalitas. Prestasi kepada siapa? ya kepada partai, dedikasi kepada siapa? ya kepada partai, loyalitasnya ya kepada partai," ujar Firman di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Dalam AD/ART Partai Golkar, terdapat tujuh syarat menjadi calon ketua umum. Pertama, aktif terus-menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya lima tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain.

Kedua, pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus di tingkat provinsi. Ketiga, pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan kader Partai Golkar.

Keempat, memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PD2LT). Kelima, memiliki kapabilitas dan akseptabilitas. Keenam, tidak pernah terlibat Gerakan 30 S/PKI. Terakhir, bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Partai Golkar.

Ditanya, apakah ada peluang dipercepatnya Munas untuk mengubah AD/ART? ia menjawab bahwa belum ada pembicaraan tersebut. Sebab dalam AD/ART termaktub, Munas digelar pada Desember setiap lima tahun sekali. "Ya itu nanti kita lihat, namanya politik itu kan dinamis. Kalau sampai sekarang bahwa kita berpegang pada aturan yang ada," ujar Firman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika