Ahli: Pemerintah Perlu Jaga Kelancaran Distribusi Pangan
Beberapa komoditas pangan yang terpantau masih berada pada tren peningkatan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf R Manilet mengatakan Pemerintah Indonesia perlu tetap memastikan kelancaran distribusi komoditas pangan untuk menjaga inflasi saat Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 2024.
"Pada momentum kenaikan inflasi itu akan relatif terlihat terutama di bulan Ramadhan dan lebaran nanti maka saya kira menjaga alur distribusi untuk komoditas pangan menjadi beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam konteks menjaga inflasi," kata Yusuf kepada ANTARA di Jakarta, Rabu (20/3/2024).
Beberapa komoditas pangan yang terpantau masih berada pada tren peningkatan diantaranya bawang merah, kemudian beras, gula pasir dan juga minyak goreng.
Peran dari tim pengendali inflasi daerah menjadi penting terutama untuk memantau alur distribusi dan peningkatan permintaan untuk beberapa barang di bulan Ramadhan dan Lebaran 2024.
Inflasi tahunan (year-on-year/yoy) pada Februari 2024 mencapai 2,75 persen di mana terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 102,75 pada Februari 2023 menjadi 105,58 pada Februari 2024.
Inflasi yang terjaga pada Februari 2024 merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.
Sebelumnya, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan dalam rangka menjaga inflasi IHK 2024 agar tetap dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus satu persen, pemerintah dan BI akan menempuh tujuh langkah strategis pengendalian inflasi 2024 yakni melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten dengan upaya mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Langkah strategis berikutnya adalah mengendalikan inflasi kelompok volatile food agar dapat terkendali di bawah 5 persen, dengan fokus pada komoditas beras, aneka cabai, dan aneka bawang.
Pemerintah juga sepakat untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan untuk memitigasi risiko jangka pendek, termasuk mengantisipasi pergeseran musim panen dan peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.
Lebih lanjut, pemerintah juga akan memperkuat ketahanan pangan melalui upaya peningkatan produktivitas dan hilirisasi pangan; dan memperkuat ketersediaan data pasokan pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi.
Selain itu, upaya strategis yang disepakati juga untuk memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah antara lain melalui GNPIP; serta memperkuat komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika