Gerindra Bantah Isu Tawarkan Kursi Menteri kepada Ganjar dan Anies

Namun, Gerindra tak membantah menjalin komunikasi dengan kubu paslon nomor 1 dan 3.

Republika/ Nawir Arsyad Akbar
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Rep: Nawir Arsyad Akbar Red: Andri Saubani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan, bahwa pihaknya tidak pernah menawarkan kursi dalam kabinet pemerintahan 2024-2029 kepada calon presiden Ganjar Pranowo ataupun Anies Baswedan. Adapun, proporsi kabinet sudah dibicarakan oleh pimpinan parpol koalisi.

Baca Juga


"Kami tidak pernah atau belum pernah menawarkan kepada Pak Ganjar ataupun Pak Anies soal kursi di kabinet, bahwa kemudian berita-berita disampaikan itu tidak benar," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Meski menepis adanya tawaran kursi kabinet, dia tak menampik bahwa pihaknya menjalin komunikasi dengan kubu calon presiden nomor urut 3 dan nomor urut 1 itu. "Kami sampai dengan saat ini sudah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak, tetapi belum sampai kemudian bicara soal kabinet," ucapnya.

Lebih lanjut, Dasco menepis nama-nama yang sekiranya muncul di publik terkait komposisi kabinet pemerintahan 2024-2029. Sebab, pihaknya belum pernah melakukan pembahasan internal terkait hal tersebut.

"Jadi kalau kemudian ada nama-nama yang beredar, tentunya bukan dari hasil pihak Pak Prabowo dan Mas Gibran karena pembahasan untuk itu saja pun belum pernah diadakan," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa sejauh ini calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka masih menunggu tahapan Pilpres 2024 yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai dengan baik, sembari mempelajari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

"Sampai dengan sekarang Pak Prabowo dan Mas Gibran itu masih konsentrasi, konsolidasi, untuk kemudian mempelajari postur APBN di 2025, dan kemudian juga masih juga menunggu hasil dari Mahkamah Konstitusi," tuturnya.

Dasco pun menegaskan pihaknya terbuka apabila ada partai politik lain di luar Koalisi Indonesia Maju yang hendak merapat ke kubunya, tak terkecuali dengan PPP yang beberapa waktu belakangan santer diisukan akan merapat.

"Kalau 02 atau Pak Prabowo atau Mas Gibran itu kemudian selalu mengatakan terbuka, untuk bersama-sama atau bekerja sama dalam kabinet ke depan. Oleh karena itu, kepada pihak-pihak yang kemudian menyatakan ingin bersama-sama, dalam membangun Indonesia ke depan tentunya kami atau 02 sangat terbuka," kata Dasco.

Karikatur Opini Republika : Nasehat Presiden - (Republika/Daan Yahya)

 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo Subianto sebagai pemenang pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Namun ungkapnya, saat ini proporsi kabinetnya nanri sudah dibicarakan dengan para ketua umum partai politik.

Prabowo dalam beberapa waktu terakhir kerap bertemu dengan ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju. Ia yakin, dalam pertemuan tersebut juga disinggung soal kabinet periode 2024-2029.

"Secara substansi, hal ihwal terkait proporsi kabinet, menurut saya sih sudah dibicarakan. Kan Pak Prabowo juga sudah banyak melakukan pertemuan dengan para ketua-ketua umum ya, ada yang rame-rame, ada yang khusus juga," ujar Habiburokhman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/3/2024).

Prabowo, ungkap Habiburokhman, menginginkan komposisi kabinet yang bisa diandalkan untuk melakukan kerja-kerja cepat. Tujuannya, agar para pembantunya di kabinet dapat segera melakukan penyesuaian setelah Prabowo dilantik pada 20 Oktober mendatang.

"Langsung gas pol, kerja, bagaimana mencapai target-target yang disampaikan dalam visi-misi dan program pemilu ini," ujar Habiburokhman.

Ia sendiri mengaku tak tahu nama-nama yang akan ditunjuk mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Wakil Ketua Komisi III DPR itu hanya mengungkapkan, partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju puas dengan keputusan calon presiden nomor urut 2 itu.

"Yang jelas pasti semua anggota Koalisi Indonesia Maju akan merasa puas dengan apa yang disepakati," ujar Habiburokhman.

Anomali Teori Efek Ekor Jas PDIP di Bali - (Infografis Republika)

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler