Tim Khusus akan Dibentuk Terkait Dugaan TPPO Mahasiswa Berkedok Magang di Jerman

REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL—Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) mendorong agar permasalahan ribuan mahasiswa terjebak dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok magang di Jerman untuk segera diselesaikan. 

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahjanto pun menyebut bahwa pihaknya membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut.

“Pasti ada kita bentuk tim khusus,” kata Hadi di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Kabupaten Bantul, DIY, Rabu (27/3/2024) malam. 

Hadi menyebut bahwa pihaknya turut memberikan pendampingan agar kasus TPPO berkedok magang tersebut dapat diselesaikan. Hadi menuturkan, salah satu kampus yang mahasiswanya menjadi korban yakni Universitas Negeri Jakarta (UNJ). 

“Kemenpolhukam ingin mendorong UNJ untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan kita juga akan memberikan pendampingan agar permasalahan yang dialami UNJ khususnya mahasiswa yang ada di luar negeri bisa segera selesai,” ucap Hadi. 

Terkait dengan jumlah kampus yang terlibat TPPO dengan modus magang ini, pihaknya juga masih harus melakukan pengecekan. “Datanya nanti, tapi kita sudah bicarakan dengan kedeputian untuk menyelesaikan masalah ini,” tegasnya. 

“Saya yakin dengan kerja keras nanti kita juga akan memberikan dorongan untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Hadi.  

Sebelumnya diberitakan bahwa terdapat 1.047 mahasiswa dari 33 kampus di Indonesia diduga menjadi korban TPPO berkedok magang dalam Program Ferienjob Jerman. Para korban ini diantaranya berasal dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ). 

Pelaku berdalih jika program magang Ferienjob ini bisa dikonversi menjadi 20 Sistem Kredit Semester (SKS). Program magang sendiri merupakan salah satu unggulan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Mendikbudristek Nadiem Makarim. 

Kasus ribuan mahasiswa terjebak dugaan TPPO berkedok magang di Jerman ini harus diusut tuntas. Di sisi lain, terbongkarnya kasus ini dinilai menunjukkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemendikbudristek) tidak mempunyai mekanisme pengawasan ketat terhadap program magang Kampus Merdeka.

“Adanya kasus dugaan TPPO dalam program Ferienjob di Jerman yang melibatkan mahasiswa Indonesia sangat memprihatinkan. Apalagi korbannya mencapai ribuan mahasiswa. Kami berharap Mas Menteri Nadiem Makarim menjelaskan kasus ini secara gamblang ke publik,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.

Kemendikbudristek pun menyebut sedang mengkaji pemberian sanksi terhadap 33 perguruan tinggi yang terlibat TPPO ini. “Kami sedang melakukan kajian ini (sanksi). Ini kami terus melakukan koordinasi dengan Kabareskrim, juga difasilitasi Kantor Staf Presiden (KSP),” kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Abdul Haris di Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Ikuti Whatsapp Channel Republika