Pasukan Jepang akan Ditempatkan di Filipina Cegah Pengaruh China
Filipina dan Jepang semakin khawatir dengan aktivitas militer di Laut China Selatan.
REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Pemerintah Jepang dan Filipina telah membahas pengerahan pasukan Jepang di Filipina ketika kedua negara tersebut hampir mencapai kesepakatan mengenai beberapa pakta keamanan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan pencegahan regional terhadap pengaruh China.
Duta Besar Filipina untuk Amerika Serikat (AS), Jose Manuel Romualdez, mengatakan, Manila dan Tokyo hampir menandatangani "perjanjian akses timbal balik" (RAA) yang juga akan memungkinkan militer keduanya berlatih dan melakukan latihan di negara masing-masing.
Baca: Beijing Minta Manila tak Provokasi Terkait Ren'ai Jiao di Laut China Selatan
Romualdez mengatakan kedua, negara telah membahas penempatan pasukan secara bergilir, sebuah pengaturan yang serupa dengan yang dilakukan AS untuk mempertahankan pasukan militer di Filipina meskipun konstitusi negara tersebut melarang penempatan pasukan secara permanen.
"Itu adalah sesuatu yang telah kami diskusikan di masa lalu dan kami akan terus mempertimbangkannya lagi sebagai bagian dari kerja sama antar negara kami," kata Romualdez dilaporkan Financial Times, belum lama ini.
Diskusi tersebut mengirimkan pesan yang tajam kepada China tentang bagaimana AS dan sekutunya semakin khawatir terhadap aktivitas militer negeri Tirai Bambu tersebut di wilayah yang disengkatan, baik baik di sekitar perairan Taiwan maupun di Laut Cina Selatan.
Baca: Militer China Gelar Simulasi Serang Istana Kepresidenan Taiwan
Romualdez berbicara menjelang pertemuan trilateral penting antara AS, Jepang, dan Filipina yang diselenggarakan oleh Presiden Joe Biden. Joe Biden bertemu dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida.
Romualdez mengatakan, Manila “mempertimbangkan semua aspek hubungan kami dengan Jepang dan tentu saja itu salah satunya”. Dia berharap, kedua negara untuk menyelesaikan RAA segera setelah pertemuan puncak trilateral, yang akan diadakan di Washington pada 12 April 2024.
Ketika PM Kishida mengunjungi Filipina pada November 2023, kedua negara sepakat untuk memulai pembicaraan mengenai pakta pertahanan. Sementara Jepang setuju untuk menyediakan radar pengawasan pantai kepada Angkatan Laut Filipina.
Baca: Filipina Protes Beijing, Kapal Logistik Militernya Diserang China
Dalam pernyataannya kepada Financial Times, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Jepang mengatakan kedua negara berupaya mencapai penandatanganan RAA lebih awal. "Penerapan perjanjian ini akan meningkatkan interoperabilitas pasukan (antara kedua negara), namun tidak benar bahwa kami sedang mendiskusikan pengerahan Pasukan Bela Diri di Filipina," kata Asisten Sekretaris Pers Kemenlu Jepang, Masashi Mizobuchi.
Mengirimkan Pasukan Bela Diri (SDF) ke wilayah Laut China Selatan akan menjadi sangat kontroversial di Jepang. Hal itu kemungkinan besar akan memicu pertentangan dari Komeito, mitra koalisi dari partai Demokrat Liberal yang berkuasa.
Orang-orang yang dekat dengan pemerintah Jepang mengatakan skenario yang lebih mungkin terjadi adalah SDF ditempatkan sementara di Filipina. Hal itu untuk mengambil bagian dalam patroli dan latihan bersama dengan AS, daripada Jepang mempertahankan pasukannya secara bergilir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika