Hadiri Sidang MK, Airlangga Ditanya Kaitan Bansos dan Kenaikan Suara Golkar
Airlangga diminta menjelaskan terkait insentif elektoral dari penyaluran bansos.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua hakim konstitusi memertanyakan kenaikan signifikan raihan suara Partai Golkar kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto yang juga Menko Perekonomian. Para hakim ingin tahu kaitan antara penyaluran bansos, jabatan Airlangga, dan lonjakan suara Partai Golkar dalam Pileg DPR 2024.
Para hakim melontarkan pertanyaan itu ketika Airlangga selaku Menko Perekonomian menyampaikan keterangan terkait penyaluran bansos dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jumat (5/4/2024).
Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang pertama kali menyoroti kenaikan suara Partai Golkar. Dia awalnya mengatakan, MK memanggil para menteri karena penggugat mendalilkan bahwa Presiden Jokowi cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Salah satu bentuk cawe-cawe yang dituduhkan adalah penyaluran bansos untuk kepentingan pemenangan Prabowo-Gibran.
Namun, kata Arief, dalam persidangan didapatkan informasi bahwa penyaluran bansos sebenarnya lebih memberikan insentif elektoral dalam kontestasi pileg, ketimbang pilpres. Artinya, insentif elektoral didapatkan lebih banyak didapatkan oleh caleg, bukan capres-cawapres.
"Nah ini (terkait insentif elektoral bansos) mungkin Pak Airlangga nanti bisa anu. Jadi partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar. Nah ini yang mungkin nanti bisa direspons," kata Arief.
Partai Golkar memang partai yang mengalami kenaikan raihan suara paling besar. Dari 17,2 juta suara pada Pileg DPR 2019, lalu naik menjadi 23,2 juta suara pada Pileg DPR 2024.
Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Foekh juga menyoroti kenaikan suara Partai Golkar secara signifikan. Dia menggunakan sudut pandang yang berbeda dengan Arief.
Daniel menyebut bahwa Airlangga selain menjabat sebagai Menko Perekonomian, juga mengemban tugas sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sepengetahuan Daniel, realisasi pemulihan ekonomi nasional sampai tahun 2021 mencapai RP 172,35 triliun.
Dia lantas bertanya apakah Airlangga masih menduduki jabatan ketua komite itu. Menurutnya, hal itu perlu dijawab mengingat sorotan Hakim Konstitusi Arief terkait insentif elektoral bansos itu juga berkaitan dengan jabatan Airlangga.
"Tadi apa yang disampaikan Yang Mulia Prof Arief seolah-olah ada korelasinya karena jabatan bapak ini kemudian suara Partai Golkar naik signifikan. Mungkin bisa memberikan konfirmasi terkait dengan jabatan bapak, apakah masih sampai saat ini menduduki jabatan tersebut atau tidak," ujar Daniel.
Airlangga belum memberikan jawaban atas dua pertanyaan tersebut. Sebab, majelis hakim MK menskors sidang hingga pukul 13.00 WIB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika