OPM Singgung Prabowo Subianto, Bandingkan Operasi Mapenduma dan Pembebasan Kapten Philip

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA — Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengingatkan presiden Indonesia terpilih 2024, Prabowo Subianto tak menggunakan serangan udara dalam operasi bersenjata pembebasan sandera pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip Mark Marthens.

Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM Egianus Kogoya, pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) tak menggunakan bom dalam misi penyelamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu.

Egianus mengatakan, akan meladeni pasukan TNI, maupun Polri dalam setiap peperangan di darat. Dia membandingkan operasi pembebasan Kapten Philip oleh TNI maupun Polri sekarang ini, dengan misi militer Indonesia saat penyelamatan 13 sandera di Mapenduma 1996.

“Dulu sandera 13 asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai parang saja, pakai parang itu yang ambil kembali,” kata Egianus dalam siaran video yang disampaikan Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom kepada  Republika di Jakarta, Kamis (18/4/2024).  

“Negara Indonesia harus dengar baik-baik. Presiden baru, atau siapa, dengar baik-baik. Itu hanya pakai parang saja. 13 orang sandera di Mapenduma, sampai diambil kembali di bawah pimpinan Prabowo (Subianto), itu hanya pakai parang saja diambil kembali,” begitu sambung Egianus. 

Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di kawasan pegunungan Jayawijaya, yang saat ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Operasi penyelamatan sandera ketika itu, dipimpin oleh Brigadir Jenderal (Brigjen) Prabowo Subianto yang saat itu masih sebagai Komandan Komandan Pasukan Khusus (Kopassus).

Prabowo saat ini, sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), dan menjadi presiden Indonesia terpilih dari hasil Pilpres 2024.

Menurut Egianus, Prabowo pasti masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu itu yang tak menyasar warga-warga sipil Papua.

Namun dalam misi TNI-Polri untuk membebaskan Kapten Philip, pengerahan serangan udara, kata Egianus telah menyasar warga sipil. “Demi pilot (sandera), orang Papua sudah banyak korban. Demi sandera pilot, orang Papua banyak korban,” ujar Egianus.

Sebab itu, Egianus menegaskan agar militer Indonesia tak menggunakan serangan udara, dan bom untuk perang di Papua, maupun dalam operasi bersenjata untuk pembebasan Kapten Philip.

Egianus mengatakan, pasukan OPM, siap meladeni ragam operasi bersenjata militer Indonesia di Papua melalui darat. “Saya minta negara Indonesia hentikan (serangan) dari udara. Kalau darat, saya siap lawan. Dari darat saya selalu siap lawan,” ujar dia.

Dia melanjutkan, tak lagi menempatkan sandera Kapten Philip di wilayah yang aman dari serangan. Sebab kata dia, dengan serangan-serangan udara, dan penggunaan bom oleh militer Indonesia yang menyasar warga Papua biasa, membuat OPM akan membawa serta Kapten Philip ke zona peperangan.

Pun Egianus mengatakan, tak lagi menjadikan pembebasan Kapten Philip sebagai opsi. Bahkan kata Egianus, Kapten Philip, pun bakal turut hilang nyawa bersama-sama di wilayah perang dengan TNI-Polri. “Jadi saya tidak akan kasi kembali. Pilot ini kami akan bawa, kami bawa sampai pertempuran manapun. Pilot akan bersama saya sampai akan mati. Itu adalah target,” begitu kata Egianus. 

Kapten Philip adalah pilot pesawat perintis Susi Air yang disandera oleh OPM sejak Februari 2023 lalu di wilayah Nduga. Sampai saat ini, pilot berkebangsaan Selandia Baru itu masih dalam kondisi hidup dalam penyanderaan. Sejumlah misi penyelamatan beberapa kali dilakukan oleh TNI maupun Polri.

Dalam misi penyelamatan satu pilot asing tersebut, terjadi rentetan peristiwa kontak tembak yang menewaskan pihak TNI-Polri, maupun OPM. Upaya persuasif dengan mengandalkan peran tokoh adat dan agama, pun tak mempan membujuk OPM membebaskan Kapten Philip.

Sejak penyanderaan Kapten Philip, konflik bersenjata di Papua, pun semakin meluas. Di beberapa wilayah, di Papua, pun menjadi sering terjadi kontak tembak militer dengan OPM. Kontak tembak menewaskan masing-masing pihak.

Namun dari rangkaian kontak tembak tersebut, pun juga menyasar warga sipil yang menjadi korban. Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal (Mayjen) Izak Pangemanan, pernah mengatakan angka korban jiwa dalam rangkaian kontak senjata dengan OPM sepanjang 2023 menewaskan lebih dari 60 orang.

“Sepanjang 2023, korban yang meninggal terkait aksi kekerasan kelompok kriminal bersenjata (KKB-OPM) sebanyak 61 orang. Terdiri dari TNI 26 orang, Polri tiga orang dan sipil 32 orang,” begitu kata Mayjen Izak saat konfrensi pers di Markas Subden Denma Mabes TNI di Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024). Periode Januari sampai Maret 2024, Mayjen Izak mengatakan sudah menelan korban jiwa tujuh orang dari pihak TNI-Polri. 

Sedangkan dalam catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ragam peristiwa kekerasan bersenjata di Papua sepanjang Maret-April 2024 sudah membawa delapan orang hilang nyawa. “Terdiri dari lima anggota TNI-Polri, dan tiga warga sipil yang terdiri dari satu orang dewasa, dan dua sebagai anak-anak,”  kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam siaran pers, Ahad (14/4/2024).

Sementara belasan orang lainnya, kata Atnike mengalami luka-luka. Termasuk kata dia, ada dua korban perempuan yang turut mengalami kekerasan seksual.

Ikuti Whatsapp Channel Republika