Legislator: Program Makan Siang Gratis Perlu Dipercepat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menilai realisasi program makan siang gratis perlu dipercepat guna mengantisipasi untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat yang berpotensi terdampak konflik geopolitik di Timur Tengah.

Dia mengatakan ada dua sektor ekonomi yang akan terdampak langsung akibat ketegangan di Timur Tengah, yakni impor minyak dari Timur Tengah dan Afrika, serta ekspor komoditas Indonesia ke Timur Tengah dan Afrika.

"Percepatan realisasi makan siang gratis karena akan menghemat biaya harian rumah tangga miskin," kata Farhan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (19/4/2024).

Dia menilai sektor yang pasti terpengaruh atas konflik tersebut adalah naiknya harga minyak, serta ekspor ke area Timur Tengah dan Afrika yang terganggu. Dengan begitu, menurutnya, rupiah akan tertekan dan subsidi BBM akan tinggi.

"Sulitnya impor bahan baku turunan petrokimia dari Timur Tengah juga akan membuat naiknya biaya produksi industri di Indonesia," ucap dia.

Untuk itu, dia meminta Bulog untuk bisa memastikan hasil panen beras dan jagung petani terserap. Pada saat bersamaan, menurutnya pemerintah perlu memastikan impor stok beras, gandum, dan kedelai terjaga sesuai kebutuhan.

Untuk mengatasi masalah di dalam negeri, menurutnya pemerintah perlu menggenjot produksi batu bara, lifting minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dan BBM agar mengurangi disparitas impor BBM.

Selain itu, menurutnya masyarakat perlu mengetatkan konsumsi BBM, dengan cara mengurangi biaya perjalanan ke luar kota dan mengutamakan pembayaran cicilan kredit. Hal tersebut menurutnya akan membantu menjaga stabilitas sektor keuangan, walau akan memukul sektor pariwisata domestik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika