Gerindra Ungkap Prabowo Serius Soal Pembentukan Presidential Club
Waketum Gerindra mengungkap Prabowo Subianto serius dalam membentuk Presidential Club
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan bahwa wacana pembentukan presidential club sudah dibahas lama oleh Prabowo Subianto bersama kader partai politiknya. Bahkan, Menteri Pertahanan itu sudah menyampaikan gagasan tersebut sejak 2014.
Ia menjelaskan, Prabowo menilai bahwa selama ini tidak ada yang namanya mantan presiden. Sehingga presiden-presiden terdahulu perlu dimintai pendapatnya terkait arah masa depan Indonesia.
"Ini harus dimintai pendapatnya, karena kan untuk mengonfirmasi, untuk menanyakan kebijakan-kebijakan yang pernah diambil. Tempat yang paling tepat adalah orang top leader yang merumuskannya di waktu yang lalu," ujar Habiburokhman di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/5/2024).
"Jadi ini (presidential club) sangat-sangat serius," sambungnya.
Prabowo juga memiliki hubungan yang baik dengan Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Joko Widodo (Jokowi). Khusus dengan Megawati, Habiburokhman menyebut hubungannya dengan Prabowo memiliki prospek yang baik.
"Kalau temen-temen menanyakan khusus dengan Ibu Megawati, banyak hal yang tidak bisa saya sampaikan secara detail dan terbuka dulu. Tapi secara umum hubungannya baik banget dan secara prospeknya baik banget," ujar Habiburokhman.
Hubungan baik tersebut juga beririsan langsung dengan Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia pun mengeklaim, pertemuan antara Prabowo dan Megawati akan terwujud dalam waktu dekat.
"Dengan waktu yang tidak terlalu lama lagi, bisa jadi akan ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega, ya kita tunggu ya. Kan ini waktu lama kita sampai pembentukan kabinet itu, kick off pemerintahan Prabowo itu kan tanggal 20 oktober masih sekitar lima bulanan, saya pikir itu waktunya lega sekali untuk persiapan pembentukan presidential club tersebut," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR itu.