Risma Pastikan akan Pindahkan Posko Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar ke Tempat Aman

Pemerintah segera memindahkan seluruh posko pengungsian jauh dari jalur lahar dingin.

ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Petugas membawa bantuan logistik untuk korban banjir bandang dengan melewati jembatan darurat di Nagari Sungai Jambu, Tanah Datar, Sumatera Barat, Jumat (17/5/2024). Distribusi logistik ke nagari tersebut masih dilakukan secara berjalan kaki karena belum bisa diakses menggunakan mobil akibat jembatan putus sehingga petugas masih mengupayakan jembatan darurat lebih besar agar bisa dilalui kendaraan.
Red: Andri Saubani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan segera memindahkan seluruh posko pengungsian dan dapur umum milik Kementerian Sosial yang telah berdiri agar menjauhi jalur lahar dingin erupsi Gunung Marapi, Provinsi Sumatra Barat. Menurut Risma, ia sudah melakukan pemetaan overlay antara lokasi pengungsian yang telah berdiri dan potensi jalur lahar dingin bila Gunung Marapi kembali erupsi dan daerah tersebut mengalami kondisi hujan.

Baca Juga


“Jadi, saya buka peta, kemudian saya geotek lokasi ini kondisinya bagaimana. Setelah itu, kami pasang geotek di situ, ternyata saya berdiri di tempat aliran lahar, di posko itu. Nah, dari situlah kemudian saya meminta untuk pengungsian dan posko dapur umum digeser,” ujarnya, Jumat (17/5/2024).

Risma menyebutkan ada dua posko yang akan dipindah, yakni posko di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Adapun posko yang berada di Kabupaten Tanah Datar sudah berhasil dipindahkan dan menyusul pemindahan posko di Kabupaten Agam secepatnya, sebagaimana telah disepakati dengan bupati dan jajaran pemda terkait.

“Di Kabupaten Agam karena kemarin instruksi saya sudah malam jadi kita tidak sempat pindah, tapi sudah disepakati saat itu karena ada bupati hadir. Kalau yang Tanah Datar itu karena siang bisa langsung pindah ketika saya minta,” ujarnya.

Mensos pun memastikan akan membuatkan penanda terkait titik-titik yang dilewati jalur lahar dingin serta jalur evakuasi guna memudahkan warga memahami potensi bahaya yang akan dihadapi. Selain itu, ia juga berencana merelokasi sementara seluruh rumah warga yang berada di jalur lahar dingin, baik yang sudah terdampak maupun belum guna meminimalkan korban serta kerugian material susulan apabila Gunung Marapi kembali mengalami erupsi dalam waktu dekat.

Hingga Kamis (16/5/2024), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah total korban banjir lahar dingin Gunung Marapi di Sumatera Barat yang meninggal dunia kembali bertambah menjadi 67 orang. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, berdasarkan laporan terfaktual yang diterima pada Rabu (15/5/2024), jumlah tersebut bertambah setelah tim SAR gabungan berhasil menemukan beberapa orang yang sebelumnya dilaporkan hilang.

Sebab, dalam laporan yang diterima Pusdalops BNPB jumlah korban yang hilang saat ini tersisa 20 orang dari sebelumnya ada sebanyak 35 orang. Korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia tersebut salah satunya Halimatu Sa'diyah, warga Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, yang jasadnya ditemukan sekitar 5 kilometer dari tempat dilaporkan hilang, Rabu (15/5/2024) siang pukul 11:00 WIB dan telah dikebumikan.

Selain itu, untuk keluarga terdampak berjumlah 989 keluarga yang juga berkurang dari sebelumnya sebanyak 1.543 keluarga, dan korban luka-luka bertambah sebanyak 44 orang dari sebelumnya 33 orang. Para korban tersebut dikonfirmasi berasal dari lima kabupaten/kota terdampak bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi yakni Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Kota Padang, dan Padang Panjang.

"Semuanya masih dalam proses pencarian dan identifikasi, sehingga masih dapat berubah," ujarnya.

Namun, ia memastikan semua kebutuhan korban dan warga yang terdampak bencana di Ranah Minang ini akan terpenuhi selama masa tanggap darurat diberlakukan hingga 14 hari ke depan terhitung sejak Senin (13/5/2024). Kepala BNPB Suharyanto pun, menurut dia, terus melaporkan kondisi penanganan dampak bencana hidro-meteorologi tersebut kepada Presiden Joko Widodo yang meminta semua kebutuhan prioritas bisa terpenuhi secara cepat, termasuk memastikan upaya pencegahan potensi bencana susulan bisa terlaksana dengan baik.

 

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Berita Terpopuler