Megawati di Rakernas V PDIP: Saya Sekarang Provokator, demi Kebenaran dan Keadilan
Di Rakernas V PDIP, Megawati menyoroti terjadinya kecurangan di Pemilu 2024.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menyoroti terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 dalam rapat kerja nasional (Rakernas) V PDIP. Karena hal tersebut, ia siap menjadi provokator demi kebenaran dan keadilan.
"Kita tahan banting kok, berani apa tidak?! takut apa tidak?! berani apa tidak?! takut apa tidak?! berani apa tidak?! takut apa tidak ?" tanya Megawati disambut kata tidak oleh ribuan kader di Beach City International Stadium, Jakarta, Jumat (24/5/2024).
"Nanti katanya saya 'Bu Mega provokator' iya, saya sekarang provokator. Demi kebenaran dan keadilan," sambungnya menegaskan.
Pada Pemilu 2024, telah terjadi anomali ketika kecurangan secara TSM dibilang tak terjadi. Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) disebutnya mengeklaim bahwa tak terjadi kecurangan selama kontestasi.
"Anomali itu tidak bisa diprediksi, bisa terjadi seperti begitu saja, meledak begitu, daaannng, begitu. Nah akibat apa? kecurangan secara struktur, sistematis, dan masif, yang disebut TSM," ujar Megawati.
PDIP sendiri menggelar Rakernas V mulai hari ini hingga 26 Mei mendatang. Rakernas akan menjadi forum partai berlambang kepala banteng itu untuk membahas tiga agenda utama, yang untuk pertama kalinya tak dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertama, terkait sikap politik PDIP. Agenda kedua Rakernas V PDIP adalah membahas program-program kerakyatan yang akan diusung PDIP. Termasuk program untuk berbagai kelompok.
Terakhir, membicarakan strategi pemenangan untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Pembahasan ihwal Pilkada dibagi ke dalam sejumlah sub-kelompok.
PDIP untuk pertama kalinya tak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) di rapat kerja nasional (Rakernas). Jokowi disinggung sebagai sosok yang sudah melanggar etika dan moral.
"Apabila ada di antara kita anggota partai yang kemudian melanggar konstitusi, melanggar etika dan moral, maka dia sudah bukan menjadi bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan," ujar Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat di Beach City International Stadium, Jakarta, Jumat (24/5/2024).
PDIP selalu mengingatkan kadernya untuk menaati konstitusi. Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai juga kerap memberikan pesan itu dalam berbagai kesempatan.
Meski tak mengundang Jokowi, PDIP mengundang sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Termasuk mengundang sejumlah elemen masyarakat.
"Yang diundang adalah sahabat-sahabat, para cendikiawan, para akademisi, para civil society, budayawan, masyarakat pro demokrasi yang betul-betul berjuang untuk menengakkan demokrasi yang jujur adil, yang konstitusional, yang bermartabat,” ujar Djarot.
Ikuti Whatsapp Channel Republika