Menlu Retno Soal Prabowo Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza: Harus Dilihat Kalimatnya 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menekankan bahwa pengiriman Pasukan Penjaga Perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina, dilakukan apabila mendapat mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Untuk pengiriman PKO (peacekeeping operation) ya, harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan, Pak Presiden terpilih bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan dihilangkan kalimat di bawah mandat PBB," kata Retno usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Hal itu disampaikan-nya merespons pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto yang menyebut siap mengirimkan pasukan Penjaga Perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina, termasuk pengiriman tenaga medis untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan, jika mendapat mandat dari PBB.

Meski demikian, dia menjelaskan bahwa Pemerintah saat ini tengah melakukan koordinasi terkait pengiriman pasukan untuk melakukan misi perdamaian di Gaza, Palestina. "Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kita melalui koordinasi," ujarnya

Dia juga mengatakan Pemerintah tengah melakukan koordinasi terkait wacana untuk mengevakuasi 1.000 warga Palestina ke rumah sakit di Indonesia. Dia menyebut bahwa Kemlu RI ikut terlibat dalam proses koordinasi tersebut.

"Pastinya kami akan terlibat, semua Kementerian Luar Negeri kan by law kita adalah koordinator dari hubungan luar negeri. Jadi semua bantuan, biasanya kalau terkait dengan bantuan nanti di bawah Menko PMK, tapi Kementerian Luar Negeri dan kementerian terkait lainnya pasti akan terlibat. Jadi sekarang kita sedang koordinasikan semuanya," ucap dia.

Baca juga:  Ingat Para Suami, Ini Keutamaan Nafkah yang Diberikan untuk Keluarga 

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza untuk menjaga dan memantau gencatan senjata antara Palestina dengan Israel.

"Kami (Indonesia) siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada semua pihak," kata Prabowo saat menghadiri pertemuan International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue Ke-21 di Singapura, Sabtu (1/6/2024).

Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian di Gaza, dan mendukung terjadinya gencatan senjata antara Palestina dengan Israel.

"Indonesia juga sangat bersedia mengevakuasi dan merawat 1.000 warga Palestina yang terluka dan membutuhkan perawatan di rumah sakit Indonesia," ujarnya.

Mendukung...

Ketua Komisi 1 DPR RI Meutya Hafid mendukung rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang akan mengirim Pasukan Penjaga Perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina, termasuk pengiriman tenaga medis untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan, jika mendapat mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dia menilai pengiriman pasukan ke Gaza itu bisa menjadi solusi untuk penyelesaian konflik yang menimbulkan pertumpahan darah itu antara Palestina dan Israel.  

"Hal ini bisa menjadi solusi jangka pendek bagi gencatan senjata di Gaza maupun solusi jangka panjang bagi terwujudnya ‘two state solution’ atau Palestina yang merdeka sepenuhnya," kata Meutya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (4/6/2024). 

Dia mengatakan bahwa rencana pengiriman pasukan itu akan menjadi salah satu topik yang akan dibahas dalam Rapat Kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Pertahanan RI dan Panglima TNI pada 6 Juni 2024 nanti. "Kami akan mendengarkan dari Panglima kesiapan prajurit dan tahapan yang perlu dilakukan," kata dia.

Untuk itu, dia pun meminta meminta seluruh pihak mendukung rencana pengiriman pasukan demi perdamaian itu. Dia pun yakin bahwa Indonesia telah cukup berpengalaman dalam menciptakan pasukan penjaga perdamaian, bahkan sejak tahun 1957. 

"Kami yakin pasukan Indonesia siap. Indonesia tinggal menunggu mandat dari Perserikatan Bangsa Bangsa," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika