Pendapat Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah Soal Tambang untuk Ormas

Pemberian WIUP secara langsung tanpa lelang merupakan pelanggaran terhadap UU Minerba.

.
Rep: republika.id Red: republika.id

REPUBLIKA.ID, JAKARTA — Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah membuat surat berisi Legal Opinion seputar izin pertambangan untuk organisasi masyarakat. Dalam surat tertanggal 11 Mei 2024 yang ditujukan kupada PP Muhammadiyah yang didapatkan Republika, Majelis Hukum dan HAM menyimpulkan jika Menteri Investasi/Kepala BKPM tidak mempunyai kewenangan melakukan penawaran dan...


Lihat Artikel Asli
Baca Selengkapnya di republika.id
 
';
Berita Terpopuler

Beredar Surat Pribadi Prabowo Subianto untuk Ridwan Kamil-Suswono

Ditanya Apakah Alquran Makhluk, Ini Jawaban Cerdik Imam Syafii

Polisi Tembak Anggota Paskibraka Semarang, Ini Kronologi Versi Polres, Sebut GRO Gangster

Bengkulu Termiskin Kedua di Sumatra, Gubernurnya Diciduk Peras Anak Buah Buat Pilkada

Raffi Ahmad Unggah Surat Instruksi Prabowo Dukung RK-Suswono di IG, Mengapa Lalu Dihapus?

Ramai Surat Prabowo Berisi Ajak Pilih RK-Suswono di Masa Tenang, Ini Respons Resmi Bawaslu

Kapolrestabes Semarang Bela Anak Buahnya Tembak Siswa SMK: Kami Bertindak Kalian Salahkan!

Kata Menkopolkam Soal Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan

Ini Bukti Dugaan Korupsi Bengkulu Dipakai untuk Serangan Fajar, Ada Amplop Rohidin-Meriani

Kisah Imam Syafii Pecahkan Semua Teka-Teki dari Para Ulama yang Membencinya