RUU BUMN Ditargetkan Rampung di Akhir Pemerintahan Jokowi
Jon menjelaskan revisi UU BUMN sangat dibutuhkan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PAN Jon Erizal mendukung penuh revisi undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 terkait perusahaan milik negara atau UU BUMN. Jon menyampaikan rancangan undang-undang (RUU) BUMN yang telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023 akan mampu memperkuat dan meningkatkan daya saing BUMN.
"Diharapkan dalam waktu dekat bisa direalisasikan pembahasannya. Harapan saya kalau bisa ini berjalan sebelum pergantian pemerintahan," ujar Jon di Jakarta, Selasa (11/6/2024).
Jon menjelaskan revisi UU BUMN sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan. Jon menyampaikan dinamika ekonomi global dan juga tantangan ke depan mengharuskan BUMN untuk dapat adaptif agar bisa bersaing.
"Kita harapkan supaya UU BUMN cepat direvisi karena menyangkut kondisi yang memerlukan banyak perubahan dari UU lama," ucap Jon.
Jon menyampaikan perubahan model bisnis hingga disrupsi digital harus bisa mendapat perhatian melalui regulasi yang tepat. Jon mengatakan hal ini akan membantu BUMN untuk bergerak lebih lincah dalam menghadapi tantangan global.
"Perkembangan ekonomi saat ini begitu cepat, dulu berbasis manual, sekarang digital. Itu harus dijawab dengan regulasi yang tepat, makanya perlu revisi UU BUMN mengingat banyak hal yang harus disesuaikan dengan kondisi sekarang," lanjut Jon.
Dengan UU BUMN yang lama, Jon menyampaikan BUMN berhasil meningkatkan kontribusi kepada negara dan masyarakat. Sebagai gambaran, Jon menyampaikan, BUMN di bawah kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir berhasil memberikan dividen sebesar Rp 81 triliun kepada negara pada 2023 atau tertinggi sepanjang sejarah.
Jon optimistis target dividen sebesar Rp 85 triliun pada tahun ini pun akan tercapai jika melihat tren positif kinerja BUMN dalam beberapa tahun terakhir. Melalui revisi UU yang lebih relevan dengan situasi terkni, Jon meyakini peran BUMN akan jauh lebih besar bagi negara dan masyarakat.
"Untuk memaksimalkan peran BUMN perlu dukungan revisi UU BUMN. Ini akan mampu menjawab tantangan bagi BUMN saat ini dan juga di masa yang akan datang," kata Jon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika