Di Balik Motif Desakan Pansus Haji dari Cak Imin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mendesak agar semua temuan permasalahan terkait penyelenggaraan haji tahun 2024 segera ditindaklanjuti.  Dia mengungkapkan, hampir semua masalah yang ditemukan merupakan pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk masalah transportasi, katering, dan tenda bagi jamaah.

"Agar kesalahan yang sama tidak terulang, temuan-temuan Timwas Haji DPR RI harus ditindaklanjuti melalui panitia khusus (pansus)," kata Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Dia juga mengapresiasi keputusan rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus bersama Kementerian Agama untuk membentuk pansus. Menurut dia, pansus itu bakal merincikan seluruh kasus yang ada di proses haji dengan lebih dalam.

Dia menjelaskan, pansus tersebut nantinya akan membedah semua persoalan terkait penyelenggaraan haji dan mencari solusi agar masalah serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. "Beberapa kasus itu pengulangan tiap tahun. Yang kemudian lenyap ketika evaluasi tidak ditindaklanjuti. Untuk itu kali ini kita tidak boleh abai," kata dia.

Selain masalah teknis, Wakil Ketua DPR RI itu juga menyoroti kebijakan kuota tambahan yang separuhnya diberikan kepada haji khusus. Dia mengatakan kebijakan itu mencederai rasa keadilan masyarakat yang telah menunggu lama untuk bisa berhaji, dan dianggap melanggar undang-undang.

Di samping itu, dia mengatakan saat ini ada kecurigaan di masyarakat mengenai distribusi kuota visa yang dianggap tidak adil antara kebutuhan antrean haji reguler dan yang digunakan oleh travel-travel tertentu yang berbasis haji khusus."Karena itu, ini harus ditelusuri oleh DPR melalui Pansus agar tidak terjadi pengulangan," kata dia.

Untuk itu, dia berharap agar Pansus Haji bisa segera direalisasikan dan tidak menguap di tengah jalan, mengingat pentingnya pansus ini untuk perbaikan pelayanan dan penyelenggaraan haji di masa mendatang."Pansus ini penting untuk perbaikan pelayanan dan penyelenggaraan haji berikutnya," kata dia. 

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Yandri Susanto tidak sepakat dengan rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024. Dia menilai pengusul tidak mengerti soal ekosistem haji.

"Jadi menurut saya isu Pansus Haji itu sangat politis dan mungkin juga tidak tahu banyak persoalan yang sebenarnya pada ekosistem haji. Jadi perlu banyak mendalami apa yang terjadi soal haji, baru ngomong," ujar Yandri di Makkah, Arab Saudi, Kamis.

Yandri merasa heran dengan masalah haji yang terus disoroti Tim Pengawas DPR, khususnya terkait dengan tenda yang disediakan Pemerintah Arab Saudi hanya berukuran 10x12 meter diperuntukkan bagi 160 orang.

Artinya, jatah per orang di dalam tenda itu hanya 0,8 meter. Padahal, luasan Mina sudah tidak bisa diperbesar, sehingga seluruh peserta haji dari berbagai belahan dunia merasakan hal yang sama soal tenda dan ruang tidur.

"Ya memang kasur itu semua tenda 0,8 ukurannya. Mau tenda haji khusus, mau Mesir, mau Sudan, mau Suria, mau Afghanistan, mau Afrika, mau Indonesia ukuran kasurnya ya 0,8. Masak mau dipansuskan? Ngerti tidak itu yang ngomong masalah haji," kata Yandri.

Selain itu, menurut Yandri, evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan ibadah haji yang digelar oleh Kementerian Agama cukup dibahas dalam Rapat Kerja Komisi atau Panitia Kerja (Panja) Haji di DPR RI.

"Cukup melalui Raker, Panja atau FGD, karena setelah ini Menag dan Komisi VIII juga harus menyiapkan haji tahun depan," kata Yandri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika