Saling Serang Sekjen PBB dan Israel Soal Tuduhan Dukung Hamas, Fakta Lapangan Lain Lagi
Sekjen PBB dituduh mendukung Hamas sebab tak pernah mengecam
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuduh Israel menyebarkan informasi yang salah mengenai sikapnya dan PBB terhadap serangan Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza dan konflik dengan kelompok Perlawanan Palestina, Hamas.
Berbicara dalam konferensi pers tentang integritas informasi Selasa (6/2024), Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan, "Saya telah mendengar sumber yang sama berkali-kali mengatakan bahwa saya tidak pernah menyerang Hamas, bahwa saya tidak pernah mengutuk Hamas, bahwa saya adalah pendukung Hamas."
BACA JUGA: Tak Hanya Larangan Hijab, Ini Daftar Kebijakan Anti-Islam Tajikistan
Meskipun dia menahan diri untuk tidak secara langsung menyebut nama Israel, rujukannya jelas dalam konteks tuduhan pemerintah Israel yang terus menerus sepanjang tahun lalu bahwa Guterres dan juga PBB, secara umum, mendukung Hamas dan memiliki bias terhadap Tel Aviv.
"Saya telah mengutuk Hamas sebanyak 102 kali, 51 kali di antaranya dalam pidato resmi, yang lainnya di berbagai platform sosial," katanya, menyangkal tuduhan Israel.
"Kebenaran, pada akhirnya, selalu menang," kata dia dikutip dari Middleeastmonitor,
Menyusul kecaman dan pernyataan Guterres, duta besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, menyatakan bahwa itu adalah "pepesan kosong jika dibandingkan dengan tindakannya".
"Satu-satunya tujuan kepala PBB adalah untuk membantu Hamas bertahan dalam perang ini. Kami merasa tercela karena Sekretaris Jenderal menolak untuk mematuhi standar PBB dan memberikan gambaran yang salah tentang kejadian di lapangan," kata Erdan.
"Antonio Guterres adalah kaki tangan teror dan harus mengundurkan diri hari ini juga."
Hamas menuduh kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu menghindari upaya mencapai kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza.
“Sikap sebenarnya Netanyahu adalah menghindari mencapai kesepakatan untuk melanjutkan perang ‘genosida’ di Gaza,” kata pemimpin senior Hamas Izzat al-Rishq dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Anadolu, Selasa (25/6/2024).
Selanjutnya...
Dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel pada Ahad (23/6/2024), Netanyahu mengklaim bahwa dia siap untuk melakukan kesepakatan gencatan senjata “sebagian” untuk memungkinkan kembalinya beberapa warga Israel yang ditawan di Gaza.
Oleh karena itu, pemimpin Hamas meminta pemerintah Amerika Serikat untuk menyingkirkan sikap diam dan biasnya dan memberikan tekanan pada Netanyahu dan pemerintahannya untuk menghentikan agresi dan perang genosida.
BACA JUGA: Ribuan Ojol Demo, Tolak Tarif Murah di Bandung
Al-Rishq menekankan bahwa kelompoknya secara positif menangani upaya mediator untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata yang menjamin penghentian permanen agresi, penarikan penuh dari Gaza, dan kesepakatan pertukaran tahanan.
Israel memperkirakan sekitar 120 warga Israel ditahan Hamas di Gaza. Pembicaraan tidak langsung antara Israel dan Hamas yang dimediasi Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir sejauh ini gagal menyepakati gencatan senjata permanen yang memungkinkan pertukaran tahanan antara Israel dan Palestina.
Mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Tuduhan Hamas ini ternyata bukan isapan jempol. Kepala Otoritas Pertahanan Israel Yoav Gallant mengadakan pembicaraan dengan utusan Amerika Serikat Amos Hochstein untuk membahas perpindahan ke tahap ketiga atau “Fase C” perang Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.
“Gallant mengatakan kepada Hochstein bahwa transisi ke ‘Fase C’ dalam perang di Gaza akan berdampak pada perkembangan di semua lini,” kata Otoritas Pertahanan Israel dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Anadolu, Selasa.
Selanjutnya...
Fase ketiga menurut definisi Israel mencakup pertempuran dengan intensitas rendah di Gaza, serangan udara yang ditargetkan, penarikan pasukan, pembentukan zona penyangga di dekat perbatasan Gaza, serta mencari alternatif dari pemerintahan Hamas di daerah kantong tersebut.
Gallant yang sedang berkunjung ke Amerika Serikat itu turut membahas tindakan yang diperlukan untuk mencapai kepulangan yang aman bagi warga Israel ke rumah mereka di Israel utara.
Pernyataan dari otoritas pertahanan tersebut juga menyampaikan bahwa Israel juga sedang menyiapkan setiap skenario baik secara militer maupun diplomatis terkait meningkatnya ketegangan dengan kelompok Hizbullah di Lebanon.
Pekan lalu, Hochstein mengunjungi Israel dan Lebanon sebagai bagian dari upaya Amerika Serikat untuk menahan eskalasi lintas batas antara Tel Aviv dan Hizbullah.
Hingga kini, lebih dari 37.600 warga Palestina telah terbunuh di Gaza yang sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, serta hampir 86.100 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan setempat. Lebih dari delapan bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur akibat blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan.
Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang keputusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasinya di Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserbu pada 6 Mei.
Ikuti Whatsapp Channel Republika