SDA Melimpah, Indonesia Punya Peran Penting dalam Transisi Energi
UNIDO mengapresiasi kebijakan industri hijau yang diterapkan Indonesia.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi Pengembangan Industri PBB (UNIDO) mencatat Indonesia memiliki cadangan alam penting seperti nikel yang sangat penting untuk baterai kendaraan listrik dan penyimpanan karbon. Pangsa pasar Indonesia dalam suplai produk tambang nikel global mencapai 55 persen.
Dalam laporannya yang berjudul “Mengubah Tantangan Menjadi Solusi Industri: Era Baru Kebijakan Industri", UNIDO mengatakan dengan cadangan nikel sebesar itu, Indonesia memegang peranan penting dalam upaya dekarbonisasi dan transisi energi global.
Dalam laporan yang dirilis pekan lalu, UNIDO mengapresiasi kebijakan industri hijau yang diterapkan Indonesia di sektor manufaktur dan jasa. Indonesia dianggap berhasil mencapai kemajuan dalam mengurangi konsumsi energi dengan dukungan bantuan teknis dari mitra pembangunan, termasuk UNIDO.
Laporan ini menunjukkan potensi transformatif kebijakan industri modern menuju solusi baru terhadap tantangan global. Dari kelangkaan sumber daya dan perubahan iklim hingga kesenjangan ekonomi yang terus melebar dan populasi yang terus bertambah.
Laporan UNIDO mencatat sektor industri memegang peranan penting dalam solusi pembangunan berkelanjutan, dengan perusahaan industri memegang sekitar 60 persen semua paten hijau di seluruh dunia.
"Resep industrialisasi berkelanjutan adalah melawan perubahan iklim, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan jutaan pekerjaan layak dengan teknologi mutakhir. Sektor manufaktur secara signifikan berkontribusi terhadap lapangan kerja, inovasi, dan transisi hijau,” kata UNIDO dalam pernyataan yang diterima Republika, Senin (1/7/2024).
UNIDO mencatat rata-rata setiap pekerjaan manufaktur menciptakan lebih dari dua pekerjaan tambahan di sektor ekonomi lainnya. Laporan ini mengatakan industrialisasi memerlukan investasi, keterampilan, teknologi, upaya terkoordinasi, dan kebijakan yang dirancang dengan baik.
UNIDO mengatakan elemen-elemen kunci kebijakan baru tersebut antara lain, harus selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), harus kolaboratif, karena tantangan modern saling terkait dan kompleks, membutuhkan kerja sama erat antara sektor publik dan swasta.
Kebijakan-kebijakan berkelanjutan juga harus berwawasan ke depan, mempertimbangkan tren besar seperti transisi energi dan revolusi industri 4.0.
Laporan UNIDO juga menemukan kemajuan global menuju industri yang terkait dengan SDGs masih rendah. Terutama di negara-negara berkembang yang tertinggal dalam inovasi, energi bersih, dan pekerjaan layak.
UNIDO mencatat beberapa peluang untuk mengejar ketertinggalan, yaitu menghasilkan energi, material, dan komponen yang dibutuhkan untuk transisi energi. Kemudian, menggunakan teknologi 4IR untuk meningkatkan daya saing;l, menarik investasi asing langsung (FDI), fokus pada produksi barang yang memiliki permintaan besar karena demografi global dan tren teknologi.
UNIDO mengatakan wilayah Asia Pasifik siap untuk berkembang namun menghadapi banyak tantangan, terutama bagi pulau-pulau Pasifik, negara-negara kurang berkembang, dan negara-negara terkurung daratan. UNIDO mengatakan negara-negara ini memerlukan perhatian khusus dan kebijakan untuk mengatasi masalah terkait perubahan iklim, keterbatasan anggaran fiskal, dan bantuan teknis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika