Dari Mantan Penyidik Hingga Narasumber Film Dirty Vote Dorong Sudirman Said 'Bereskan' KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Indonesia Memanggil Lima Tujuh (IM57+ Institute) Praswad Nugraha mendorong mantan menteri ESDM Sudirman Said dan tokoh-tokoh berintegritas lainnya mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan penyidik KPK itu menilai, saat ini lembaga antirasuah butuh pimpinan berintegritas, serta berani dan punya penguasaan politik mumpuni.

“Kriteria seperti itu ada pada Sudirman Said. Kita ingat bagaimana beliau tak takut dicopot dari jabatannya untuk melawan Setya Novanto dalam skandal Papa Minta Saham. Tak berselang lama, KPK menetapkan Setnov jadi tersangka,” ujar Praswad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Hal senada juga disampaikan pakar hukum tata negara Feri Amsari. Dia juga memberikan dukungan kepada Sudirman Said untuk membenahi KPK. “Banyak yang berintegritas tapi belum tentu berani, ada yang berani tapi belum teruji ketika berhadapan dengan kekuatan politik. Sudirman Said sudah teruji,” ujar narasumber film 'Dirty Vote' itu.

Menurut Feri, sepanjang karir profesionalnya, Sudirman Said banyak mendapat tugas membenahi institusi termasuk Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), terlibat dalam transformasi Pertamina, menjadi tokoh kunci di balik pendirian BRR Aceh-Nias, dan membenahi Kementerian ESDM. Dengan rekam jejak seperti ini, masyarakat sipil melihat bahwa Sudirman adalah figur yang dibutuhkan untuk membenahi KPK.

“Pemerintahan baru yang akan dibentuk presiden terpilih Prabowo Subianto membutuhkan partner strategis yang dapat memperkuat tata kelola, mendorong pemerintahan yang bersih, dan pemberantasan korupsi. Ini diperlukan untuk mewujudkan janji-janji kampanye Pak Prabowo,” tutur Feri.

Selain Praswad dan Feri, mantan Ketua BEM UGM Muhammad Khalid juga mendorong Sudirman Said untuk mendaftar dan berikutnya dikawal oleh gerakan anak muda sampai bisa lolos jadi Pimpinan KPK.

“Kalau kita ingat, Pak Dirman adalah salah satu senior yang membidani lahirnya KPK lewat Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Dulu ada Pak Erry dari MTI jadi pimpinan KPK, sekarang kita dorong Pak Dirman kembalikan khittah KPK,” ujar Khalid.

Masa pendaftaran seleksi capim KPK periode 2024-2029 dimulai 26 Juni 2024 hingga 15 Juli 2024. Per Senin (15/7) pukul 06.50 WIB, sudah ada 210 peserta yang mendaftar sebagai capim KPK dan 142 orang sebagai dewan pengawas (dewas) KPK dari 796 akun teregistrasi.

Untuk mendaftar sebagai capim dan calon dewas KPK periode 2024-2029, pendaftar harus terlebih dahulu membuat akun di laman https://apel.setneg.go.id/.

Nantinya, setelah melalui proses pendaftaran dan tahapan seleksi lainnya, akan dipilih 10 nama capim dan 10 nama calon dewas KPK yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk kemudian diteruskan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sudirman Said deklarasi. Baca di halaman selanjutnya.

Sudirman Said angkat bicara mengenai dorongan mendaftar sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Dorongan itu berasal dari sejumlah koalisi masyarakat sipil, pegiat antikorupsi, akademisi hingga aktivis muda

Atas saran dan masukan dari gerakan koalisi masyarakat sipil, Sudirman menjadikannya pertimbangan untuk turut membenahi tata kelola pemerintahan yang bersih. Salah satunya sebagai pimpinan lembaga anti korupsi.

"Saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan harapan baik dari kawan-kawan gerakan masyarakat sipil. Setelah mempertimbangkan banyak saran dan masukan dari berbagai pihak, terutama koalisi masyarakat sipil yang peduli terhadap pemberantasan korupsi, insyaallah saya akan ikut ambil bagian sebagai bagian dari ikhtiar untuk mengikuti seleksi Capim KPK," kata Sudirman Said dalam keterangannya pada Senin (15/7/2024).

Sudirman mendoakan langkahnya ini guna memperbaiki tata kelola pemerintahan.

"Semoga ikhtiar untuk membenahi tata kelola pemerintahan yang bersih ini diberikan kemudahan dan kelancaran," kata Sudirman.

Sudirman menegaskan mendaftar menjadi pimpinan KPK bukan demi agenda pribadi. Sudirman menjamin upaya itu untuk memenuhi kepentingan dan harapan publik.

"Karena itu, dalam beberapa pekan terakhir saya memang berdiskusi dengan sejumlah pihak yang mewakili pandangan publik, termasuk rekan-rekan gerakan masyarakat sipil. Apabila memang menjadi kehendak publik dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat, saya akan mempertimbangkan ikut serta dalam seleksi calon pimpinan KPK," ujar Sudirman.

Sudirman juga menilai KPK merupakan lembaga negara yang strategis jika dikelola dengan komitmen dan integritas. Menurutnya, jika presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berkomitmen membangun kembali tata kelola dan pemerintahan yang bersih, maka proses seleksi Capim KPK akan menjadi momentum untuk penguatan kembali peran KPK.

"Bila panggilan tugas publik datang, preferensi dan kepentingan pribadi harus disingkirkan," ujar Sudirman.

Diketahui, pendaftaran capim dan dewas KPK dibuka hingga 15 Juli 2024. Seleksi ini dilakukan menyusul berakhirnya masa jabatan pimpinan dan Dewas KPK pada 20 Desember 2024.

Pendaftar capim sudah mencapai 210 orang dan Dewas 142 orang. Data ini tercatat per Senin, 15 Juli 2024, pukul 06.50 WIB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika