Setelah Kisruh Rp 7.500 Makan Bergizi Gratis, Airlangga Tegaskan Anggaran Tidak Dipotong

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis tidak dipotong.

“Untuk anggaran Program Makan Bergizi Gratis ini tidak dipotong,” kata Airlangga saat diwawancarai di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (20/7/2024).

Ia menjelaskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis sudah ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp71 triliun.

Namun, pelaksanaan Program Makan Siang Gratis itu akan menyesuaikan dengan indeks harga pangan di masing-masing daerah.

“Tinggal saja pelaksanaan Program Makan Siang Gratis karena setiap daerah itu berbeda-beda indeksnya,” jelasnya.

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran juga menyatakan belum ada kesimpulan terkait biaya untuk seporsi makanan dalam program makan bergizi gratis. Kesimpulan yang sudah dapat dipastikan baru sekadar alokasi anggaran untuk program itu pada 2025.

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis pada 2025. Namun, hingga saat ini biaya yang dibutuhkan untuk seporsi makanan masih belum ditentukan.

"Yang jelas anggaran yang tersedia 2025, Rp 71 triliun. Kami akan optimalkan ini," kata dia di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).

Ihwal isu mengenai biaya Rp 7.500 untuk seporsi makanan gratis itu, Hasan mengatakan, hingga saat ini masih dirumuskan dengan tim pakar. Artinya, belum ada keputusan terkait harga satu porsi makan bergizi gratis.

Hasan menambahkan, pihaknya juga belum melakukan pembahasan terkait biaya satu porsi makan bergizi gratis. Termasuk, pembahasan dengan Heriyanto Irawan mengenai biaya yang dibutuhkan untuk seporsi makanan bergizi gratis.

"Saya ingin menyampaikan tidak ada pembahasan di Tim Sinkronisasi (dengan Heriyanto). Ini riset sedang jalan, belum ada satu pun yang bisa kami ambil kesimpulan, selain Rp 71 triliun," kata dia.

Sebelumnya, isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis muncul usai ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.

"Setelah dikomunikasikan angka Rp 71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp 15 ribu ke Rp 9.000 atau Rp 7.500. Bisa kita pahami, tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat," ujar Heriyanto.

Pernyataan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka...

Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka membantah rumor yang mengatakan alokasi Rp 7.500 per anak untuk program makan bergizi gratis. Gibran menjelaskan saat ini tim masih mengkaji dan menguji coba pelaksanaan program itu dengan biaya Rp 15 ribu per orang.

"Selama ini uji cobanya Rp15 ribu. Tunggu saja kepastiannya ya," kata Gibran.

Sebelumnya Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran juga membantah kabar yang menyebut anggaran makan bergizi gratis Rp 7.500,00 dan menegaskan itu sebatas rumor. Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi kepada wartawan di Jakarta, menjelaskan bahwa Tim Sinkronisasi tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai alokasi anggaran untuk makan siang gratis.

Hasan Nasbi menduga kabar itu muncul dari pernyataan seorang ekonom yang di hadapan publik pernah mengklaim diajak berdiskusi mengenai program prioritas Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Itu hanya pernyataan atau mungkin saja ide dari ekonom tersebut, bukan statemen resmi dari tim," kata Hasan.

Saat ini, kata dia, tim bersama para pakar masih menggodok menu-menu bergizi untuk program tersebut. "Jadi, ukurannya adalah ketercukupan gizi. Ketercukupan gizi ini ditentukan oleh ahli gizi," kata dia.

Terkait dengan biaya yang dialokasikan, Hasan menyebut pihaknya juga masih menerima masukan dari berbagai pakar. Usulan-usulan itu pun masih didalami dan dikaji. "Semua sedang dikaji dan diuji coba dengan sangat detail oleh Dewan Pakar. Sampai saat ini belum ada angka tertentu yang menjadi patokan sebab yang menjadi tolok ukur adalah ketercukupan gizi," kata dia.

Hasan juga menyebut tim saat ini juga mempertimbangkan keberagaman sumber pangan di berbagai daerah sehingga kemungkinan menu-menu makan siang bergizi gratis berbeda tergantung pada daerahnya. Ia menegaskan bahwa ketercukupan gizi yang menjadi acuan utama tim dalam menyusun menu-menu itu juga mempertimbangkan ketersediaan bahan pangan di daerah sasaran.

"Di berbagai wilayah, untuk memenuhi standar gizi, jenis menunya berbeda-beda. Sesuai dengan ketersediaan bahan makanan dan jenis menu lokal di masing-masing tempat. Dari sisi harga, tentu juga akan berbeda-beda nilainya," kata Hasan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika