Pedagang Warung Makan di Daerah Ini Sebut Rp 7.500 Bisa Pakai Telur, Tapi tak Dapat Sayur

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU – Program makan siang gratis yang dijanjikan pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, kini menjadi sorotan. Hal itu setelah munculnya isu pemangkasan anggaran untuk besaran harga per porsi makanannya.

Semula, anggaran untuk program makan siang gratis itu direncanakan Rp 15 ribu per porsi. Namun kini beredar kabar anggaran per porsi makanan bagi siswa itu dipotong menjadi Rp 7.500 per porsi.

Salah seorang pedagang warung makanan di Jalan MT Haryono Sindang, Kabupaten Indramayu, Ririn Selamet, menyebutkan, untuk harga makanan Rp 7.500 per porsi di warungnya, bisa mendapatkan nasi dan telur dadar. ‘’Tapi nasinya juga tidak satu porsi, agak kurang,’’ ujar Ririn kepada Republika, Jumat (19/7/2024).

Ririn menyebutkan, satu porsi nasi dijualnya seharga Rp 4.000 per porsi. Begitu pula telur dadar, juga dijual Rp 4.000 per porsi. Karena itu, dengan harga Rp 7.500 per porsi, maka nasinya akan berkurang sedikit dari porsi yang seharusnya. ‘’Ya itu, bisa dapat nasi dan telur dadar, tapi tidak pakai sayur,’’ kata Ririn.

Jikapun tidak menggunakan telur, lanjut Ririn, dengan harga Rp 7.500 per porsi, maka bisa dengan lauk tahu dan tempe. Dia menjual tahu dan tempe seharga Rp 1.000 per potong. ‘’Namun tetap tidak bisa pakai sayur,’’ tukas Ririn.

Seperti diketahui, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, anggaran Rp 7.500 tersebut cukup untuk makanan bergizi gratis di daerah tertentu. "Saya kira untuk daerah tertentu Rp 7.500 sudah sangat besar itu," kata Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Menurut Muhadjir, kebijakan mengenai anggaran makan bergizi gratis yang turun menjadi Rp 7.500 per porsi ini masih digodok. "Jadi ini masih dalam proses pematangan. Tetapi insya Allah berapapun nilainya yang penting memenuhi standar, standar untuk kesehatan," katanya.

Bantahan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Baca di halaman selanjutnya.

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran melakukan klarifikasi terkait isu dipangkasnya biaya per porsi untuk program makan bergizi gratis. Isu itu disebut hanya merupakan spekulasi, lantaran hingga saat ini belum ditentukan besaran biaya per porsi untuk program dari presiden dan wakil presiden terpilih.

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengatakan, isu terkait anggaran untuk satu porsi makanan bergizi gratis sebesar Rp 7.500 sangat jauh dari kebenaran. Menurut dia, hingga saat ini belum ada keputusan terkait besaran anggaran per porsi dalam program makan bergizi gratis.

"Jadi sampai hari ini, satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025, yang sudah jadi kesimpulan baru itu. Kisarannya adalah Rp 71 triliun untuk 2025," kata dia saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).

Usai besaran anggaran untuk program makan bergizi gratis itu diketahui, presiden terpilih Prabowo Subianto langsung memberikan dua pesan. Pertama, makanan yang disediakan harus memenuhi standar ketercukupan gizi. Kedua, anggaran Rp 71 triliun untuk 2025 itu harus dioptimlalkan dengan penerima manfaat yang luas.

Hasan mengatakan, saat ini pihaknya masih dalam tahapan riset untuk menjalankan program Prabowo-Gibran. Riset yang dilakukan disebut disesuaikan dengan pesan presiden terpilih. Menurut dia, pihaknya juga melibatkan ahli gizi untuk memastikan kebutuhan gizi dalam makanan itu terpenuhi. Karena itu, belum ada kepastian harga satu porsi makanan yang akan disediakan dalam program tersebut.

"Jadi, enggak ada tuh main harga segini. Itu belum ada, angka itu belum ada sama sekali. Makannya saya bingung sudah keluar angka, sementara dari kami sendiri belum keluar angka," ujar Hasan.

Hasan menambahkan, penentuan harga satu porsi itu tergantung bahan baku makanan yang tersedia di berbagai daerah. Artinya, menu makan di setiap daerah bisa berbeda.

"Di berbagai daerah kan tergantung ketersediaan pangan apa, dan dengan yang tersedia, kebutuhan gizi yang bisa kami racik seperti apa, nanti harganya akan menyesuaikan. Jadi, kira kira itu jalan proses yang dikerjakan seperti itu," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika