Bela Heru Budi, Fraksi PSI: Anies Terjebak dalam Populisme

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Provinsi DKI Jakarta William Sarana Aditya membela Heru Budi Hartono atas kritik dari Anies Baswedan. Menurut dia, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta itu telah banyak membenahi program yang berantakan di zaman Anies.

William menilai, Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta hanya melakukan penamaan ulang (rebranding) atas program yang dibuat Joko Widodo atau Jokowi. Karena itu, masyarakat menilai program itu dibuat oleh Anies.

"Anies ini jualan program Gubernur Jokowi tapi diubah namanya. Jadi masyarakat lupa dengan Jokowi, ingatnya Anies. Padahal semuanya sudah ada sejak Jokowi," kata dia kepada wartawan, Senin (22/7/2024).

Ia menambahkan, program sosial Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga banyak yang tak tepat sasaran pada zaman Anies. Pasalnya, banyak warga yang mampu justru mendapatkan bantuan. Padahal, program sosial seharusnya diperuntukkan bagi warga tidak mampu.

Karena itu, menurut William Heru melakukan perbaikan data penerima bantuan sosial yang tak tepat sasaran pada zaman Anies. "Heru punya keberanian untuk merapihkan data, sedangkan Anies terjebak dalam populisme," ujar dia.

Sebelumnya, Anies mengatakan, pihaknya ingin mengembalikan sifat Pemprov DKI Jakarta yang penuh kasih sayang terhadap warganya. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta hari ini dinilai pelit terhadap warganya.

"Oleh karena itu, kami akan pastikan kembalikan semua manfaat-manfaat yang sempat terpotong. Karena apa? Karena harus bisa memberikan manfaat pada masyarakat yang ada di sini," kata dia, Sabtu (20/7/2024).

Namun, pernyataan Anies itu dijawab oleh Heru. Heru menegaskan, dirinya tak pernah memberhentikan program gubernur sebelumnya terkait kemasyarakatan. Semua program yang bersentuhan langsung tetap dijalankan.

Ia justru mengeklaim telah melakukan perbaikan terhadap program yang sudah berjalan. Salah satunya adalah perbaikan terkait program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). "Saya kan enggak motong KJP. Masa ada siswa yang kaya dapat KJP? Enggak juga, ada BPK, ada BPKP, semua saya rapikan sesuai dengan rule yang ada," ujar dia.

Ia pun meminta setiap pihak tak melulu menjelekkan kebijakan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta hari ini. Apalagi, ketika upaya menjelekkan itu dilakukan hanya untuk kepentingan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. "Silakan untuk berlaga di Pilkada, tapi jangan mengkambinghitamkan saya," kata Heru.

Ikuti Whatsapp Channel Republika