Dimediasi China, Faksi-Faksi di Palestina 'Bersatu' Teken Perjanjian Pemerintahan di Gaza

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Hamas pada Selasa (23/7/2024) mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani sebuah perjanjian di Beijing, China bersama organisasi Palestina lain termasuk Fatah. Perjanjian itu untuk bekerja sama demi 'Persatuan Nasional' yang digambarkan China sebagai kesepakatan bersama memerintah Gaza setelah perang berakhir.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi, yang menjadi tuan rumah pertemuan pejabat senior Hamas, Musa Abu Marzuk, perwakilan Fatah Mahmud al-Aloul dan perwakilan dari 12 faksi lainnya, seperti dikutip AFP mengatakan, China telah menginisiasi sebuah 'pemerintahan interim rekonsiliasi nasional' yang akan memerintah di Gaza pascaperang.

"Hari ini kami menandatangani perjanjian untuk persatuan nasional dan kami menyatakan bahwa langkah dalam melengkapi perjalanan ini adalah persatuan nasional. Kami berkomitmen dan menyerukan persatuan nasional itu," kata Abu Marzuk usai pertemuan dengan Wang dan perwakilan faksi lain.

Penandatanganan perjanjian perdamaian diumumkan saat lebih dari 39 ribu warga Palestina di Gaza, yang sebagian besar warga sipil telah terbunuh. Perang tak berkesudahan di Gaza telah mengakibatkan krisis kemanusiaan yang parah.

"Perjanjian paling penting adalah membentuk sebuah pemerintahan rekonsiliasi nasional interim yang akan memerintah di Gaza pascaperang," kata Wang.

"Rekonsiliasi adalah permasalah internal faksi-faksi di Palestina, namun pada saat yang sama, hal itu tidak dapat dicapai tanpa dukungan dari komunitas internasional," kata Wang menambahkan.

Wakil Fatah, Mahmoud al-Aloul berterima kasih kepada China atas "dukungan tak berakhir" untuk rakyat Palestina.

"Kepada China, anda memiliki rasa cinta dari kami, anda memiliki rasa pertemanan kami, dari semua rakyat Palestina," kata Al-Aloul.

Berpidato di parlemen, pada Senin (22/7/2024), Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyerukan gencatan senjata segera di Gaza sebagai satu-satunya solusi yang layak terhadap krisis di daerah tersebut. Ia menekankan kebutuhan mendesak untuk bantuan kemanusiaan dan pemulangan sandera.

“Ini tidak bisa dilanjutkan. Kita memerlukan gencatan senjata segera: keluarnya sandera, masuknya bantuan, dan bantuan kemanusiaan dalam skala besar. Itu kebijakan pemerintah,” kata Starmer dikutip Analodu.

Starmer mengatakan bahwa dia sudah berbicara dengan pemimpin Israel dan otoritas Palestina. Ia menyampaikan bahwa ia sepenuhnya mendukung hak Israel atas keamanan dan kebutuhan mendesak untuk mengembalikan para sandera.

“Dan saya juga sudah jelas bahwa situasi di Gaza tidak dapat ditoleransi dan bahwa dunia tidak akan mengabaikan warga sipil yang tidak bersalah, termasuk perempuan dan anak-anak, terus menghadapi kematian, penyakit, dan pengungsian,” sambungnya.

Mengenai dimulainya kembali pendanaan Inggris kepada badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), Starmer mengatakan langkah diplomatik tersebut merupakan salah satu tindakan pertama dari pemerintahan Partai Buruh yang baru terpilih. Menanggapi pendapat Mahkamah Internasional (ICJ) baru-baru ini, Starmer menegaskan sikap pemerintah terhadap perluasan pemukiman ilegal dan menyerukan komitmen baru terhadap solusi dua negara.

“Kami menyerukan semua pihak untuk berkomitmen kembali terhadap stabilitas, perdamaian, dan normalisasi solusi dua negara: negara Palestina yang diakui dan hak rakyat Palestina di samping Israel yang aman dan terjamin,” ujarnya.

ICJ pada pekan lalu mengatakan bahwa Israel harus menghentikan aktivitas pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki dan mengakhiri pendudukan ilegal di wilayah tersebut dan Jalur Gaza sesegera mungkin.

Sementara, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji akan terus berupaya untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza yang disampaikannya melalui telepon ke markas kampanye di Wilmington, Delawa. “Saya akan bekerja sangat erat dengan Israel dan Palestina untuk mencoba mencari cara bagaimana kita bisa mengakhiri perang Gaza, dan perdamaian Timur Tengah, serta memulangkan semua sandera,” kata Presiden AS Biden dikutip Anadolu.

Pernyataan Biden disampaikan menjelang pertemuan dengan kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu yang tiba di Washington, D.C. untuk berpidato di sidang gabungan Kongres pada Rabu (24/7/2024). Biden dan Netanyahu diperkirakan akan membahas cara mencapai kesepakatan mengenai gencatan senjata di Gaza dan pemulangan sandera.

Netanyahu juga diperkirakan akan bertemu dengan Wakil Presiden Kamala Harris, yang sedang mencalonkan diri sebagai presiden dari Partai Demokrat setelah Biden mundur pada Ahad (21/7/2024). Biden saat ini sedang menjalani isolasi mandiri di rumahnya di Pantai Rehoboth, Delaware karena dinyatakan positif COVID-19 saat berkampanye di Las Vegas, Nevada pada Rabu pekan lalu.

Diagnosis Biden diumumkan oleh presiden kelompok advokasi hak-hak sipil Latino, di mana seharusnya Presiden AS itu berkampanye pada hari yang sama. Biden batal menyampaikan pidatonya, tetapi dia kedapatan menghadiri acara kampanye di Original Lindo Michoacan Restaurant di Las Vegas, di mana dia bertemu dan berswafoto dengan para penyokong dananya untuk pilpres.

Setelah itu, Biden tiba-tiba mengakhiri kampanye pemilihan presidennya kembali di tengah meningkatnya seruan untuk mundur setelah dia gagal dalam debat pada akhir Juni melawan calon dari Partai Republik Donald Trump.

Ikuti Whatsapp Channel Republika