Usai Heboh Kebijakan Cleansing, Pj Heru Setujui Usulan DPRD Angkat 4.000 Guru Honorer

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono setuju dengan usulan DPRD untuk mengangkat guru honorer menjadi tenaga pendidik melalui mekanisme Kontrak Kerja Individu (KKI) pada tahun ini. Artinya, pengangkatan guru honorer itu akan dilakukan secara langsung.

Heru mengaku akan memerintahkan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda). Selain itu, Disdik juga harus meminta persetujuan dengan DPRD terkait rencana itu. 

"Itu lebih baik kalau diproses sekarang semuanya di tahun 2024 lebih baik," kata dia di DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Menurut dia, rencana Disdik Provinsi DKI Jakarta untuk mengangkat 1.700 guru honorer menjadi tenaga pendidik melalui mekanisme KKI sebelumnya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Namun, dengan adanya usulan dari DPRD, pengangkatan 4.000-an guru honorer secara langsung dapat dilakukan. 

"Saya juga kemarin berpikir seperti itu, tapi mekanisme masalah tahapan-tahapan keuangan kan harus dilalui. Jadi kalau ini sudah setuju DPRD dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kita lihat prosesnya ya, lebih baik seperti itu," kata dia.

Menurut Heru, dengan mengangkat guru honorer menjadi tenaga pendidik KKI, kesejahteraan mereka akan lebih terjamin. Pasalnya, para guru itu akan mendapatkan upah sesuai UMP.

Sebelumnya, Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan (Disdik) terkait kebijakan pembersihan atau cleansing yang dilakukan terhadap guru honorer. Dalam rapat itu, Komisi E DPRD meminta Disdik Provinsi DKI Jakarta menjadikan seluruh guru honorer sebagai tenaga pendidik melalui mekanisme Kontrak Kerja Individu (KKI).

Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, Disdik telah memiliki rencana untuk merekrut 1.700 guru honorer menjadi tenaga pendidik melalui KKI pada Agustus 2024. Namun, jumlah guru honorer itu di DKI Jakarta saat ini mencapai lebih 4.000 orang.

"Kenapa tidak 4.000 sekian itu langsung kita terima? Dana? PJLP kita banyak sekali jumlahnya. PPSU mereka dapat 4 juta sekian. Kenapa tidak kita dahulukan guru?" kata Jhonny saat rapat di Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Menurut dia, Jakarta memiliki alokasi APBD yang sangat besar setiap tahunnya. Angkanya adalah sekitar Rp 82 triliun. Anggaran itu dinilai sangat cukup untuk mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pendidik melalui mekanisme KKI.

Ia menilai, Jakarta harus menjadi teladan bagi teladan bagi daerah lain untuk menghargai kinerja para guru. Karena itu, ia meminta Disdik Provinsi DKI Jakarta untuk mengangkat seluruh guru honorer saat ini menjadi tenaga pendidik melalui mekanisme KKI.

"Kita mau mencapai Indonesia emas 2045, salah satu ukurannya adalah SDM yang bagus. Bagaimana sdm mau bagus sementara guru masih seperti ini? Ada yang digaji 200 ribu, 700 ribu, sementara PJLP, PPSU, mereka dapat Rp 4,6 juta. Kan lucu," ujar Jhonny.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin pun menyebut keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sanggup untuk merekrut sebanyak 4.100 guru honorer menjadi guru dengan jalur KKI.

"Saya pikir kemampuan keuangan Pemprov DKI bisa untuk menutup (cover) 4.100 lebih guru honorer diangkat jadi KKI," ujar dia usai menghadiri Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2023 oleh BPK RI di DPRD DKI Jakarta, Kamis.

Khoirudin mengatakan akan membahas terkait ini dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 yang kemungkinan dilakukan pada September mendatang.

"Kami akan secepatnya membahas di perubahan, di APBD murni yang nantinya akan kami bahas bulan September. (Keuangan) sangat mampu, tinggal mana yang ditebalkan mana yang ditipiskan, mana yang bisa ditunda ke pelaksanaan berikutnya, mana yang seharusnya segera," kata dia. 

Sebelumnya, Kepala Sekolah SMAN 112 Jakarta Barat, Mutia, mengatakan, banyaknya guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun menjadi alasan sebagian kepala sekolah mengangkat guru honorer tanpa sepengetahuan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Mutia pun bersedia menjadi pihak yang disalahkan.

"Kami bersedia disalahkan, karena memang kami salah" Kata Mutia, Selasa lalu, ketika mengikuti rapat kerja dengan Komisi E DPRD DKI terkait permasalahan pemutusan kerja terhadap guru honorer.

Mutia mencontohkan, di SMAN 112 Jakarta Barat pada 2023 terdapat tiga guru PNS yang pensiun. Kemudian, pada 2024 ini ada empat orang yang pensiun dan pada 2025 mendatang lima orang.

Namun, kata Mutia, banyaknya guru yang pensiun tidak dibarengi dengan guru baru. Bahkan pihaknya juga telah meminta kepada Suku Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk penambahan guru, tetapi tidak pernah dipenuhi.

"Jadi kami mengoptimalkan terlebih dahulu guru yang ada. Dan menunggu dari dinas juga tidak ada jawaban, itu alasan kami mengangkat guru honorer, walaupun saya tahu persis ini melanggar aturan," katanya.

Koordinasi sudah dilakukan terkait hal tersebut. "Itu (pengangkatan guru honorer) biarlah menjadi kesalahan kami," kata Mutia diamini rekan sejawatnya.

Mutia juga menampik adanya dugaan yang diangkat guru honorer merupakan kerabat atau orang dekat karena yang pasti itu semua disebabkan kebutuhan mendasar. "Pengangkatan karena kedekatan, saya yakin tidak dan teman-teman juga tidak. Ini niat baik kami agar siswa mendapatkan pendidikan yang baik," ujarnya.

Adapun, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan bahwa pengangkatan guru honorer oleh kepala sekolah memang tidak dibenarkan karena semua harus melalui prosedur yang berlaku. Sehingga, kata Budi, hal itu mengakibatkan 141 guru honorer yang diangkat oleh kepsek sempat diberhentikan atau diputus kerja.

Namun ia memastikan saat ini mereka telah mengajar kembali pada sekolah masing-masing dan akan disebar ke institusi yang membutuhkan. "Mereka (yang sempat diputus), hari ini (Selasa) sudah mulai masuk," kata Budi Awaluddin.

Budi mengatakan, setelah berunding dan berdiskusi dengan guru yang terdampak tersebut, kemudian disepakati bahwa mereka kemudian dikembalikan lagi ke sekolah masing-masing. Ia menyatakan bahwa mereka sudah kembali mulai Selasa ini dan mengajar sesuai dengan tugasnya. Pengembalian para guru tersebut setelah mendengarkan berbagai masukan.

"Yang 141, kami jamin sudah aman yang penting membuat tenang mereka dan nyaman mereka terlebih dahulu," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika