Respons BPKH Terkait Fatwa MUI Tentang Dana Haji

Perlu ada formulasi yang tepat untuk BPIH 2025.

Republika/Havid Al Vizki
nggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Keuangan Amri Yusuf mengatakan selama ini BPKH melaksanakan pengelolaan keuangan secara syariah
Rep: Havid Al Vizki Red: Fian Firatmaja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Keuangan Amri Yusuf mengatakan selama ini BPKH melaksanakan pengelolaan keuangan secara syariah. Ia tegaskan, BPKH tidak punya nyali untuk mengelola keuangan yang tidak secara syariah.


Ia menjelaskan selama ini tidak ada undang-undang yang melarang terkait penggunaan nilai manfaat. Ia menuturkan jika ada fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) berlakunya bukan sekarang, namun ke depan.

Ia menambahkan saat ini BPKH tengah menunggu penyelesaiannya dari pemerintah dan DPR. Menurutnya perlu ada formulasi yang tepat untuk BPIH 2025.

 

Videografer/Video Editor | Havid Al Vizki

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler

Lima Fakta Kasus Mahasiswa ITB Tewas Bunuh Diri Lompat dari Apartemen

Ini Fakta yang Ditemukan Polisi di Kasus Tewasnya Mahasiswa ITB Usai Loncat dari Apartemen

Di Tengah Isu Kenaikan Tarif PPN, DPR Sahkan RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas Prioritas

Alasan Taktikal Mengapa Marselino Tampil Gemilang, Indonesia Berhasil Bungkam Arab Saudi

Tekuk Arab Saudi, Timnas Indonesia Lewati Capaian Vietnam dan Thailand

Kemenangan Indonesia, Kejutkan Media Saudi

Rusia Mengancam dengan Doktrin Nuklir, Ini yang Dikatakan Erdogan kepada NATO

Rusia-Ukraina Memanas, AS Tutup Kedubes di Kyiv

Islam di Inggris Semakin Berkembang Pesat Sementara Kristen Mulai Ditinggalkan Pemeluknya

Siap Buktikan Pernyataannya Bukan Hoaks, Said Didu Tolak Jalur Musyawarah dengan Apdesi