Respons BPKH Terkait Fatwa MUI Tentang Dana Haji

Perlu ada formulasi yang tepat untuk BPIH 2025.

Republika/Havid Al Vizki
nggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Keuangan Amri Yusuf mengatakan selama ini BPKH melaksanakan pengelolaan keuangan secara syariah
Rep: Havid Al Vizki Red: Fian Firatmaja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Keuangan Amri Yusuf mengatakan selama ini BPKH melaksanakan pengelolaan keuangan secara syariah. Ia tegaskan, BPKH tidak punya nyali untuk mengelola keuangan yang tidak secara syariah.


Ia menjelaskan selama ini tidak ada undang-undang yang melarang terkait penggunaan nilai manfaat. Ia menuturkan jika ada fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) berlakunya bukan sekarang, namun ke depan.

Ia menambahkan saat ini BPKH tengah menunggu penyelesaiannya dari pemerintah dan DPR. Menurutnya perlu ada formulasi yang tepat untuk BPIH 2025.

 

Videografer/Video Editor | Havid Al Vizki

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Berita Terpopuler

Perdana, Jet Tempur AS Ditembak Jatuh di Laut Merah

PM Anwar: Pidato Prabowo Pahit tapi Sangat Penting

Bikin Malu RI, Pengamat: 18 Polisi Diduga Peras Warga Malaysia di Konser DWP Harus Dipecat

Pesan Christian Adinata Usai Dicoret dari Pelatnas PBSI, 'Saya Ditinggalkan Saat Hancur'

Erick Thohir: PSSI akan Evaluasi Kegagalan Timnas Muda Lolos ke Semifinal Piala AFF 2024

Tel Aviv Kembali Dibombardir, Israel Dilaporkan tak Siap Hadapi Serangan Houthi

Kemenkeu Sebut Dampak Kenaikan PPN terhadap Inflasi Hanya 0,2 Persen

PDIP Tolak PPN 12 Persen, Waketum PAN: Seperti Lempar Batu Sembunyi Tangan

Sosok Penyerang Pasar Natal Jerman Berpandangan Anti-Islam dan Pembangkang Saudi

Pengamat Minta Netizen tidak Bully Pemain Timnas: Pelatih yang Harus Tanggung Jawab