Ada Potensi Gempa Megathrust, tapi Anggaran Kebencanaan Sangat Minim

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusulkan penambahan pagu anggaran tahun 2025 menjadi senilai Rp 1,88 triliun ke DPR RI. Penambahan anggaran itu dinilai perlu untuk mengantisipasi potensi gempa dan tsunami zona megathrust.

Kepala BNPB Suharyanto dalam rapat kerja (raker) bersama anggota Komisi VIII DPR RI, Selasa (3/9/2024) mengatakan potensi bencana zona megathrust perlu diantisipasi secara optimal karena Indonesia sendiri sebanyak 13 zona tersebut.

Bahkan sebagaimana isu yang sedang beredar di ruang publik belakangan ini, kata dia, kalangan ahli kegempaan menilai dua gempa yakni Megathrust Segmen Mentawai-Siberut dan Selat Sunda sewaktu-waktu beraktivitas lagi setelah ratusan tahun dan berpotensi menimbulkan dampak bencana besar.

"Oleh karena itu upaya mitigasi harus dilakukan secara serius dan menyeluruh. Dan dalam kesempatan ini kami berharap usulan penambahan anggaran dapat disetujui agar kami dapat melaksanakan program-program mitigasi bencana secara optimal," kata Suharyanto.

Ia memaparkan beberapa upaya yang sedang dan akan dilakukan BNPB, antara lain, melaksanakan Ekspedisi Desa Tangguh Bencana yang di dalamnya berisikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat di desa-desa yang rawan bencana di sepanjang zona megathrust.

BNPB menargetkan pemasangan sirene dan rambu-rambu sebagai alat peringatan dini dan petunjuk evakuasi di 181 desa yang berada di 13 segmen megathrust.

Suharyanto memaparkan pihaknya juga mengagendakan simulasi evakuasi mandiri gempa bumi dan tsunami di provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Barat. Kelima provinsi tersebut merupakan kawasan yang berada di perlintasan langsung zona Megathrust Segmen Mentawai-Siberut dan Segmen Selat Sunda.

Dia mengatakan, memprediksi kapan tepatnya gempa megathrust akan terjadi masih sangat sulit. Oleh karena itu masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pesisir, diimbau untuk selalu waspada dan mengikuti arahan dari pemerintah.

"Bila BMKG mempersiapkan alat pendeteksi dini bencana gempa dan tsunami. Nah, BNPB menyiapkan masyarakatnya yang dinamakan Desa Tangguh Bencana, kemudian mengaktifkan lagi sosialisasi di berbagai kanal media untuk menyelaraskan jangan sampai isu ini menjadi kegaduhan tapi semangat mempersiapkan diri," ujarnya.

Pada raker tersebut Suharyanto meminta Komisi VIII DPR RI menyetujui penambahan anggaran BNPB senilai Rp 1,88 triliun dalam pagu anggaran tahun 2025, karena secara umum pagu indikatif BNPB untuk rencana kerja tahun anggaran 2025 senilai Rp 927,57 miliar mengalami penurunan sangat drastis sekitar 67,3 persen dari alokasi anggaran 2024.

Bahkan dalam paparannya diketahui dari jumlah anggaran kegiatan mitigasi yang dibawahi oleh Kedeputian Bidang Pencegahan BNPB hanya mendapatkan alokasi dengan nilai total Rp 57,51 miliar, yang lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2024 dengan total Rp 175,67 miliar.

"Dapat dibilang sangat kurang ya. Menurut kami sebenarnya Rp 1,88 triliun itu pun untuk konteks sebuah negara sangat kurang. Belum lagi untuk melaksanakan program lainnya, seperti mitigasi bencana di IKN. Tapi sebagai dana awalan ini penting sekali untuk pencegahan," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika