IEU-CEPA Sudah 9 Tahun Belum Selesai, Mendag: Mudah-Mudahan September

Progres penyelesaian IEU-CEPA sudah hampir 90 persen.

Dok Gumanti
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama jajaran Kemendag.
Red: Lida Puspaningtyas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkapkan progres penyelesaian perundingan perjanjian perdagangan Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) sudah hampir 90 persen.

Baca Juga


"Sudah hampir 90 persen, tinggal sedikit lagi," ujar Zulkifli Hasan usai Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Dia menambahkan, perundingan perjanjian perdagangan tersebut diharapkan dapat selesai pada September tahun ini.

"IEU-CEPA September mudah-mudahan selesai," katanya.

Sebagai informasi, Indonesia sedang menyelesaikan perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Perjanjian IEU-CEPA diharapkan mampu menyelesaikan berbagai hambatan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa.

Untuk mencapai kata sepakat dengan Uni Eropa tidaklah mudah. Perundingan IEU-CEPA sendiri sudah berjalan selama 9 tahun. Banyak manfaat yang bisa diperoleh saat perjanjian dagang dengan Uni Eropa sudah terjalin, seperti produk-produk asal Indonesia yang diekspor ke negara Uni Eropa bisa bebas Bea Masuk.

Uni Eropa adalah mitra dagang yang penting bagi Indonesia dikarenakan pasarnya sangat besar, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, baik Indonesia maupun Uni Eropa telah berkomitmen untuk menyelesaikan perundingan dalam waktu dekat.

Perjanjian dagang antara Indonesia dan Uni Eropa akan membawa banyak manfaat, tidak hanya dari segi bebas pajak/Bea Masuk saja, tetapi juga penyelesaian masalah lainnya, seperti peraturan deforestasi Uni Eropa (EUDR) dan carbon border adjustment mechanism (CBAM). IEU-CEPA dapat menjadi foundation dari hubungan dagang antara Indonesia dengan UE.

Mendag Zulkifli Hasan mengatakan diplomasi perjanjian perdagangan perlu diselesaikan sebelum transisi pemerintahan ke presiden terpilih Prabowo Subianto pada Oktober 2024.

Zulkifli menyebut saat ini neraca perdagangan Indonesia terus mengalami surplus hingga 51 bulan berturut-turut. Hal tersebut harus terus diperkuat dengan menyelesaikan hambatan perdagangan melalui perjanjian diplomasi.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler