Bang Emil: Operasional Transjakarta Harus Diperpanjang ke Kota Penyangga
Program RK 2024 memperpanjang jalur operasional Transjakarta ke kota penyangga.
REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Transportasi publik di Jakarta, harus tetap menjadi salah-satu prioritas yang 'kudu' dilanjutkan pengembangannya. Calon gubernur (cagub) M Ridwan Kamil mengatakan, rencana program kerjanya jika terpilih pada Pilgub Jakarta 2024 akan memperpanjang jalur operasional Transjakarta ke kota penyangga.
Perluasan operasional bus Transjakarta tersebut, kata Bang Emil, merupakan bagian dari strategi ideal dalam menekan penggunaan kendaraan pribadi dari luar Jakarta. Hal itu untuk mengurangi kemacetan di pusat kota.
Letjen (Purn) Soetiyoso alias Bang Yos adalah penggagas utama proyek Transjakarta saat menjadi gubernur DKI periode 1997-2007. Bang Emil mengungkapkan, banyak saran dan ide yang diberikan Bang Yos untuk bekal memimpin Jakarta. Salah satunya, kata Bang Emil, adalah soal transportasi publik.
Menurut dia, keberadaan bus Transjakarta sejak mulanya digagas oleh Bang Yos pada 2004, adalah sarana transportasi publik yang melayani orang yang bekerja di Jakarta. Mereka berdomisili tinggal di kota penyangga yang berbeda provinsi dan administratatif.
Sejauh ini, jalur operasional bus Transjakarta terhenti di wilayah perbatasan Jakarta, dan kota penyangga tersebut. Hal tersebut yang menurut Bang Emil, menjadikan fungsi bus Transjakarta kurang maksimal.
"Tentunya, di era kita nanti (jika terpilih), karena Jakarta punya kewajiban aglomerasi, idealnya, busway, tidak berhenti di batas politik adminsitratif. Tetapi diteruskan ke sekeliling aglomerasi, Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok," kata Bang Emil saat sowan ke mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso di Meseum Bang Yos, Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar), Kamis (12/9/2024).
"Sekian juta orang yang bekerja siang di Jakarta, malamnya pulang ke aglomerasi bisa kita layani juga (dengan Trans-Jakarta) seperti konsep yang dulunya diinisiasi oleh Bang Yos sejak 2002," kata Bang Emil menambahkan.
Menurut Bang Emil, ragam masalah utama di Jakarta, seperti kemacetan dan banjir, memang tak bisa mengabaikan peran dari kepemimpinan di wilayah aglomerasi.
Seperti halnya transportasi untuk publik tersebut. Sehingga tugas utama Jakarta dalam undang-undang baru itu, harus membuat managemen aglomerasi.
"Yang artinya, wilayah secara ekonomi, geografis, ada urusan dengan Jakarta, tetapi dibatasi administrasi, maka pemimpin daerah di wilayah-wilayah tersebut, harus saling berkomunikasi. Seperti masalah transportasi, bagaimana kalau kita lanjutkan ke Bekasi, ke Bogor, Tangerang, dan Depok. Bukan hanya komunikasi ngobrol, tetapi dijalankan," kata Bang Emil.
Begitu juga menyoal banjir di Jakarta. Bang Emil mengaku, ia saat menjabat sebagai gubernur Jawa Barat (Jabar) turut membantu Jakarta, dalam program nasional membebaskan lahan di Bogor, untuk pembangunan bendungan Sukamahi dan Ciwai di Jabar.
Menurut Bang Emil, pembangunan bendungan tersebut, mampu menahan air 30 persen yang bakal masuk ke Jakarta jika musim penghujan di kawasan hulu. "Makanya, Jakarta relatif terkendali pada setiap hujan besar, karena bendungan-bendungan itu, 30 persen air ditahan dulu (sebelum masuk ke Jakarta)," kata Bang Emil.