Akhirnya Terungkap, Permintaan Kapten Philip Sebelum Dibebaskan oleh KKB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Kesuksesan pembebasan pilot  maskapai penerbangan Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens menyisakan tanda tanya mengingat belum adanya penjelasan apa sebenarnya isi proposal dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai syarat dibebaskannya penerbang berpaspor Selandia Baru tersebut.

Kapten Philip diketahui dibebaskan setelah ditawan KKB selama satu tahun tujuh bulan. Kapten Philip kemudian diterbangkan ke Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, untuk diserahterimakan ke pihak Kedubes Selandia Baru pada Sabtu (21/9/2024). Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memang menegaskan tidak ada imbal balik ataupun bayaran yang disyaratkan untuk pembebasan Kapten Philip.

Meski demikian, di media sosial muncul rekaman video Kapten Philip yang masih ditawan yang menurutnya tertanggal 17 September 2024. Di video, Philip mengatakan dirinya  masih sehat. Menurut dia, masyarakat setempat, yang diketahui merupakan warga Kampung Yaguru, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, menjaganya dengan baik.

Philip juga meminta kepada Pemerintah Selandia Baru untuk membantu proses pembebasannya dengan dokumen-dokumen. Tidak hanya itu, dia pun meminta agar Pemerintah RI memberi makanan kepada warga setempat.

"Orang disini masih sulit juga dapat makanan tolong kirim makanan untuk orang-orang disini. Jadi saya bisa cepat pulang dan orang disini bisa makan,”ujar dia di rekaman video tersebut. Dalam video yang berbeda, tampak juga helikopter yang dipenuhi sembako berupa beras dan minyak goreng dari Satgas Damai Cartenz.

Di bagian video selanjutnya, tampak upacara adat Bakar Batu yang dilakukan masyarakat Kampung Yuguru untuk melepas penerbang yang tampak kurus tersebut.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengungkapkan tidak ada imbal balik yang diberikan kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atas dibebaskannya pilot Susi Air Kapten Philip Mehrtens. Menurut Hadi,  tidak ada yang diminta pihak KKB. "Tidak ada, tidak ada yang mereka minta, kita hanya pendekatan secara persuasif," ujar Hadi dalam konferensi pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (21/9/2024) malam. 

Hadi juga tidak menyinggung soal proposal pembebasan pilot Philip Mehrtens yang ditawarkan KKB kepada pemerintah Indonesia. Proposal itu diketahui ditawarkan pada Selasa (17/9/2024) dan belum terungkap isi di dalamnya. 

Hadi hanya menegaskan bahwa proses negosiasi yang ketat dilakukan pemerintah Indonesia kepada KKB agar membebaskan Mehrtens. Ia menyebut proses negosiasi yang sangat panjang dilakukan oleh Satgas dari TNI dan Polri dari waktu ke waktu dengan memantau setiap hari perkembangan di wilayah Nduga, lokasi Mehrtens disandera. 

"Bayangkan 1 tahun 7 bulan kita melakukan negosiasi dan Alhamdulillah Satgas dibantu oleh seluruh pihak, tokoh adat, masyarakat, gereja, bisa menyelesaikan seluruh tugas ini dengan baik," tutur dia.

Hadi mengatakan, soft approach dilakukan pemerintah Indonesia kepada pihak KKB dalam upaya pembebasan Mehrtens. Pendekatan soft tersebut dilakukan karena mengutamakan keselamatan Mehrtens, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo. 

"Pembebasan tersebut juga hasil dari kesabaran pemerintah RI untuk tidak melakukan tindakan represif karena keselamatan pilot adalah prioritas," tegas dia.

Kepala Operasi (Kaops) Damai Cartenz 2024 Brigjen Pol. Faizal Ramadhani menegaskan bahwa Satgas Operasi Damai Cartenz 2024 selama ini mengedepankan upaya soft approach daripada hard approach dalam upaya pembebasan pilot Philip Mark Mehrtens yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) selama 1,5 tahun.

“Ya benar, kami mengedepankan pendekatan melalui tokoh agama, gereja, adat, dan keluarga dekat dari Egianus Kogoya,” kata Faizal dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia menilai pendekatan itu penting dilakukan untuk meminimalisir korban jiwa dari aparat, masyarakat sipil, dan sekaligus menjaga keselamatan dari pilot Philip.

Sebelum Kapten Philip dibebaskan, Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz 2024 mempelajari isi dari proposal yang dikeluarkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya terkait pembebasan pilot Susi Air yang telah disandera selama lebih dari satu setengah tahun tersebut.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024, Kombes Pol Bayu Suseno dalam siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Rabu (18/9/2024), mengatakan proposal tersebut diterbitkan pada Selasa 17 September 2024 dan menunjuk fasilitator untuk mediasi pembebasan Philip Mark Mehrtens.

"Di mana menurut juru bicara OPM Sebby Sambon, proposal ini untuk merespons tuntutan yang selama ini disuarakan oleh berbagai pihak," kata dia.

Menurut Suseno, pihaknya merasa penting untuk mempelajari proposal tersebut guna memastikan benar-benar ini merupakan upaya serius untuk membebaskan pilot."Karena sebelumnya OPM kerap membuat propaganda serupa yang tidak terealisasi," ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak setelah memastikan keabsahan proposal ini agar pembebasan pilot dapat berlangsung dengan baik dan aman."Kami juga meminta dukungan serta doa dari masyarakat agar rencana pembebasan ini berjalan lancar tanpa adanya pengingkaran lagi dari pihak OPM," katanya lagi.

Dia menambahkan pihaknya berharap upaya pembebasan pilot oleh OPM dapat terselenggara dengan baik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika