Menlu China: Jika AS Peduli HAM, Mengapa Terus Memprovokasi Perang di Timur Tengah?

REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL - Menteri Luar Negeri (Menlu) China, Wang Yi mengatakan, perang yang saat ini terjadi di Timur Tengah memperlihatkan standar ganda Amerika Serikat (AS) dalam isu hak asasi manusia (HAM). Wang melontarkan pernyataan tersebut kepada Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk dalam pertemuan di sela-sela Sidang Umum PBB, di New York, Rabu (25/9/2024).

“Jika Amerika Serikat sangat peduli terhadap hak asasi umat Muslim, mengapa mereka terus memprovokasi atau mendukung perang di Timur Tengah dan kawasan lain, sehingga menyebabkan banyak korban umat Muslim yang tidak bersalah?,” katanya.

Diplomat kelahiran 19 Oktober 1953 ini mempertanyakan alasan AS menutup mata terhadap ketidakadilan historis yang dihadapi masyarakat Arab. Ia juga mempertanyakan mengapa AS tidak mendukung Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.

Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri China, Menlu Wang Yi juga mempertanyakan mengapa Washington tidak memainkan peran yang semestinya dalam mencapai gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel sepenuhnya dari Gaza. Wang berpendapat, manipulasi politik terhadap isu HAM yang dilakukan oleh negara-negara seperti Amerika menjadi semakin tidak populer di seluruh dunia.

Mengenai Provinsi Xinjiang di barat laut China, dia mengeklaim isu-isu yang berkaitan dengan warga Uyghur di wilayah tersebut digunakan untuk menyerang dan mencoreng situasi hak asasi manusia China.

“Sebagian besar negara-negara Muslim telah lama mengetahui tipu daya Amerika Serikat ini dan memahami bahwa AS hanya menggunakan isu hak asasi manusia sebagai alasan untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri China dan negara berkembang lainnya,” katanya.

China telah menghadapi kritik atas perlakuannya terhadap etnis Uyghur, tetapi Beijing secara konsisten menolaknya dan menyebutnya sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri China. “Prestasi Beijing dalam melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia telah diakui secara luas dan perkembangan serta kemajuan di Daerah Otonomi Uygur Xinjiang adalah bukti bagi semua pihak,” tegas Wang.

China bersedia terlibat dalam dialog dengan semua negara mengenai masalah hak asasi manusia berdasarkan kesetaraan, katanya menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika