Suara Hati Petani, di Kaki Gunung Rinjani

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sinar Baru, di Dusun Birak, Desa Bilok Petung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) ini, berharap akses penyaluran pupuk bersubsidi agar lebih mudah. 

 

"Masalah tentang pengambilan pupuk bersubsidi, kita disuruh membawa KTP dan orang yang menebus pupuk itu harus dirinya sendiri, tidak bisa diwakili. Itu yang membuat saya sebagai ketua sangat ribet karena bukan hanya satu petani yang kita urus," ujar Minardi saat "Rembug Tani" Dengan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (27/9/2024) lalu.

 

Minardi mengatakan aspirasi ini datang dari para petani yang menginginkan kemudahan dalam melakukan penebusan pupuk bersubsidi. Fakta di lapangan, ucap Minardi, seringkali ada petani yang berhalangan seperti sakit sehingga tidak bisa datang ke kios untuk menebus pupuk bersubsidi.

 

Bagi Minardi, akses menyampaikan keluhan dan masukan secara langsung kepada Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi merupakan sesuatu yang istimewa dan tak pernah terjadi sebelumnya. Minardi menyampaikan ajang "Rembuk Tani" seperti ini yang sangat dibutuhkan bagi para petani di Sembalun. 

 

"Kami tadi sudah menyampaikan keluhan, ternyata semua sudah terjawab bahwa telah ada perubahan terkait penyaluran pupuk bersubsidi," ucap Minardi saat berbincang dengan Republika di sela-sela acara Rembug Tani. 

 

Minardi mengaku sangat puas dengan jawaban dari Rahmad terkait kemudahan akses penebusan pupuk bersubsidi. Hal ini menjadi kabar gembira bagi para petani di Sembalun. 

 

Sembalun yang berjarak sekitar 88 kilometer (km) atau sekitar 2,5 jam perjalanan darat dari Ibu Kota NTB, Kota Mataram, merupakan salah satu urat nadi sektor pertanian sekaligus pariwisata di Pulau Lombok. Dengan ketinggian sekitar 800 meter hingga 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl), Sembalun yang berada di kaki Gunung Rinjani diberkahi kondisi geografis yang memadai untuk pengembangan kedua sektor unggulan tersebut. 

 

Minardi ingin masa kejayaan pertanian Sembalun bisa kembali terjadi. Oleh karena itu, Minardi pun mulai mengajak anak-anak muda di kampungnya untuk tak malu berkecimpung di sektor pertanian.  

 

"Banyak anak-anak muda di sini yang setelah lulus sekolah tidak punya pekerjaan. Alhamdulillah perlahan antusiasme mereka mulai terlihat dan mau untuk kembali ke pertanian," ucap Minardi. 

 

Minardi selalu menanamkan kepada anak muda bahwa petani merupakan profesi yang mulia dan juga memiliki potensi ekonomi. Minardi berkeyakinan anak-anak muda yang relatif lebih melek teknologi dapat menjadi agen perubahan dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Sembalun ke depan. 

 

"Saya selalu sampaikan, jangan pernah gengsi menjadi petani karena kita hidup melalui petani, kita bisa sekolah karena petani, kita bisa menjalani hidup ini karena orang tua kita sebagai petani," ucap Minardi. 

 

 

  

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan program "Rembuk Tani" di 75 titik lokasi yang ada di sembilan provinsi dengan alokasi pupuk bersubsidi terbesar bentuk komitmen perusahaan dalam mengoptimalkan penyerapan pupuk bersubsidi. Rahmad menyebut program yang berjalan pada September hingga Oktober ini menjadi upaya Pupuk Indonesia mengajak petani untuk mengoptimalkan penebusan pupuk bersubsidi yang saat ini semakin dipermudah.

 

"Sesuai arahan Pak Presiden, volume pupuknya sudah ditambah dan petani tidak boleh sulit menebus pupuk bersubsidi," ujar Rahmad.

 

Rahmad menyampaikan sistem ini merupakan terobosan dibandingkan model penyaluran pupuk bersubsidi yang sebelumnya masih secara manual. Rahmad mengatakan Pupuk Indonesia menerapkan digitalisasi bernama i-Pubers yang melibatkan 27 ribu kios di seluruh Indonesia. 

 

"Dengan sistem ini sekarang, Bapak-Bapamen-ibunya cukup bawa KTP, KTP-nya difoto, kemudian langsung ketahuan berapa alokasinya, berapa yang bisa ditebus," ucap Rahmad. 

 

Rahmad mengatakan implementasi ini tak selalu berjalan mulus di awal. Pasalnya terdapat sejumlah kasus yang membuat para petani tidak bisa datang ke kios untuk menebus pupuk bersubsidi lantaran sakit atau berhalangan. Bahkan, ucap Rahmad, ada seorang petani yang harus digotong untuk mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut. Hal ini disebabkan adanya peraturan bahwa pengambilan pupuk bersubsidi tidak bisa diwakili oleh orang lain.  

 

"Tapi itu semua sudah kita perbaiki dan mendapat komitmen dari Menteri Pertanian, itu sudah diterapkan sejak Februari atau sudah tujuh bulan," lanjut Rahmad. 

 

Dengan peraturan terbaru, lanjut Rahmad, petani yang tengah sakit atau berhalangan tetap bisa memberikan kuasa kepada keluarga untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Rahmad menyampaikan perbaikan peraturan ini bentuk kolaborasi yang apik antara Pupuk Indonesia dengan Kementerian Pertanian. 

 

"Kita tahu biasanya kalau mengeluarkan juknis (petunjuk teknis) itu cukup lama. Ini cepat sekali, bahkan beliau (Mentan) menyampaikan siap melakukan perbaikan kalau memang diperlukan," sambung Rahmad. 

 

Tak hanya itu, Rahmad menyampaikan pemerintah juga telah mempercepat perubahan data penerima pupuk bersubsidi dari satu tahun sekali menjadi setiap empat bulan atau setiap jelang musim tanam. Dengan begitu, para petani bisa lebih leluasa untuk mengubah data terkait profil produksinya. 

 

"Artinya setiap mau musim tanam, kalau ada data baru, boleh dimasukkan. Kalau petaninya pindah lokasi bahkan meninggal, anaknya bisa dapat pupuk bersubsidi dengan melakukan perubahan data penerima," kata Rahmad. 

 

Rahmad menyampaikan pemerintah telah merealisasikan penyaluran pupuk bersubsidi nasional sebesar 4,94 juta ton atau 51,8 persen dari alokasi 2024 yang sebesar 9,55 juta ton hingga 25 September 2024. Rahmad mengapresiasi tingginya tingkat realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Lombok dan NTB.

 

"Saya cukup salut dengan NTB apalagi Lombok. Penebusan pupuk bersubsidi, baik secara volume maupun orangnyanini lebih tinggi dari rata-rata nasional," sambung Rahmad. 

 

Pernyataan Rahmad sejalan dengan data realisasi penyaluran pupuk bersubsidi hingga Agustus 2024. Capaian realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di NTB mencapai 66 persen dari total alokasi 222.405 ton urea dan 67,8 persen dari total alokasi 72.354 ton urea untuk Pulau Lombok atau di atas rata-rata penyaluran pupuk bersubsidi nasional yang sebesar 63,3 persen.

 

Tercatat, 438.714 petani atau 77,4 persen dari 566.890 petani terdaftar di e-RDKK NTB telah melakukan penebusan dan sementara 229.001 petani atau 85,5 persen 267.844 petani di Lombok pun telah menebus pupuk bersubsidi atau melampaui rata-rata nasional yang sebesar 68,5 persen. 

 

"Untuk mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi Pupuk Indonesia juga menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung, yaitu 34 distributor, 32 Gudang, 1.603 kios, dan 20 petugas lapang yang memastikan pupuk bersubsidi tersalurkan dengan tepat," kata Rahmad. 

 

 

 

Penyuluh Swadaya Pending Dadih Permana menyebut program "Rembug Tani" sebagai terobosan positif dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan aspirasi petani. Dadih mengatakan para petani memerlukan ruang untuk berdiskusi langsung dengan pemangku kepentingan. 

 

"Rembug Tani ini yang sangat baik dan jarang dilakukan pada masa-masa yang lalu," ujar Dadih. 

 

Mantan direktur Jendral Sarana Prasarana, Kementerian Pertanian itu mengapresiasi langkah Pupuk Indonesia yang intens berdiskusi dengan petani. Pasalnya, lanjut Dadih, penyuluh dan daerah tidak memiliki kemampuan untuk memfasilitasi pertemuan seperti ini.

 

"Alhamdulillah Pupuk Indonesia memfasilitasi dan dilakukan momennya adalah menjelang musim tanam. Itu yang paling strategis dan mendapat banyak masukan dari petani yang direspons oleh Pupuk Indonesia," ucap Dadih. 

 

Dadih menilai Rembug Tani dapat menjadi solusi dari masalah-masalah yang dihadapi petani. Para penyuluh, lanjut Dadih, sangat terbantu dengan program tersebut dan berharap akan terus terjadi secara berkelanjutan. 

 

"Program Rembug Tani Pupuk Indonesia ini luar biasa. Saya pikir ini pemerintah daerah harus bersinergi untuk terus melakukan ini dalam mengawal proses produktivitas pertanian kita," kata Dadih.