Muhammadiyah: Jangan Sampai Ada Normalisasi Hubungan RI-Israel
Muhammadiyah berharap RI akan selalu mendukung kemerdekaan Palestina.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam beberapa hari lagi, Indonesia akan menyaksikan naiknya pasangan Prabowo Subianto-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden RI periode 2024-2029. Menurut Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Syafiq A Mughni, pemerintahan yang akan datang mengemban banyak harapan rakyat Indonesia, termasuk dalam hal dukungan terhadap Palestina Merdeka.
Seperti diketahui, lanjut dia, RI selama ini mengambil sikap tegas dalam membela kemerdekaan Palestina. Syafiq berharap, Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo nanti tidak hanya meneruskan posisi ini, melainkan juga mampu memberikan tekanan pada Israel dan sekutunya.
"Harapannya, agar pemerintahan baru nanti lebih mengencangkan lagi tekanan terhadap Israel dan AS (Amerika Serikat) sebagai sekutu terbesarnya (zionis). Agar Palestina merdeka. Selama kezaliman masih ada di sana, dunia tak bisa aman," ujar Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya itu saat dihubungi Republika, Senin (7/10/2024).
Pihaknya juga mengimbau pemerintahan Prabowo-Gibran nanti agar jangan memberi celah pada upaya "normalisasi" hubungan RI-Israel. Istilah normalisasi itu berarti bahwa Indonesia mengakui Israel sebagai negara berdaulat dan seakan-akan menutup mata terhadap penjajahan yang dilakukan zionis di bumi Palestina.
"Jangan sampai ada itu normalisasi. itu tidak boleh," kata Syafiq menegaskan.
Di luar nalar
Dalam konteks satu tahun genosida di Jalur Gaza, Ketua PP Muhammadiyah itu memandang Israel telah melampaui batas. Kekejian dan kebiadaban zionis tak lagi bisa diterima akal sehat dan hati nurani manusia.
Menurut Syafiq, kekuatan-kekuatan besar di ranah global, termasuk Amerika Serikat (AS) dan sekutu Barat, semestinya berpihak pada kemanusiaan dan kebebasan, bukan penjajahan dan kezaliman zionis.
"Genosida yang dilakukan Israel itu adalah wujud kebiadaban moral sehingga sulit diterima secara akal sehat maupun hati nurani," kata Syafiq, Senin (7/10/2024).
Israel juga terus menghambat arus bantuan kemanusiaan dari luar yang hendak memasuki Jalur Gaza. Akibatnya, setidaknya sejak Oktober 2023 hingga kini, rakyat Palestina di wilayah tersebut kian terancam kerentanan pangan dari hari ke hari. Bahkan, banyak di antara mereka adalah anak-anak yang menderita akibat kelaparan dan malnutrisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika