Solusi Atas Kemacetan Jakarta dari Tiga Cagub dan Opini Pengamat Transportasi

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bayu Adji P, Antara

Para calon gubernur (cagub) DKI Jakarta memiliki gagasan masing-masing ketika ditanya cara untuk mengatasi kemacetan. Gagasan itu disampaikan para cagub saat debat perdana di JIExpo Kemayoran, pada Ahad (6/10/2024).

Sebelumnya, panelis menanyakan strategi yang akan dilakukan calon dalam mengatasi kemacetan di Jakarta karena berdasarkan TomTom Traffics Index, Jakarta merupakan kota peringkat ke-29 sebagai kota termacet dan warga Jakarta harus menggunakan 53 persen waktu mereka lebih lama untuk melakukan perjalanan dibandingkan waktu normal.

Selain jumlah kendaraan bermotor di Jakarta melonjak 24,3 persen dibandingkan pada 2017 dan total jumlah kendaraan mencapai 21,9 juta berdasarkan data dari Korlantas Polri dan Dinas Perhubungan.

Cagub DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) menyatakan keinginannya untuk membuat sistem river way atau transportasi menggunakan perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Tak hanya itu, ia juga akan mengurangi pergerakan membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di Jakarta dalam lima tahun ke depan.

"Di Ancol, di PIK di Meruya, di Kelapa Gading, di TB Simatupang, sehingga orang Selatan tinggalnya di Selatan tidak usah ke Pusat. Kerja di Selatan, nge-mall di Selatan. Orang di Barat tinggal di Barat, kerja di Barat nge-mallnya di Barat, tidak harus semua ke Pusat," kata RK dalam debat.

Selain itu, RK juga akan mengeluarkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk semua industri secara bergiliran. Ia meyakini, upaya itu akan mengurangi pergerakan manusia di Jakarta.

"Insyaallah mengurangi kemacetan," kata mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) itu.

Sementara itu, cagub DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengungkapkan keinginannya untuk membangun sistem transportasi terintegrasi di Jabodetabek. Apalagi, akan dibentuk kawasan aglomerasi Jabodetabekjur. 

"Saya akan membebaskan kepada 15 golongan untuk naik transportasi gratis, baik itu dari Bekasi, Tangerang Selatan, Bogor, atau dari manapun. Supaya orang berkurang masuk ke Jakarta bawa kendaraan pribadi," kata dia.

Adapun, Cagub DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menilai pendapat dari kedua lawannya itu tidak salah. Namun, menurut dia, harus ada skala prioritas dalam mengatasi kemacetan.

"Karena waktu kita hanya lima tahun. Kita tidak bisa beretorika dengan berangan-angan. Sementara pada saat kita turun, nantinya itu belum terlaksana," kata dia.

Menurut Dharma, yang pertama harus dilakukan adalah melakukan optimalisasi manajemen transportasi yang sudah tersedia. Ia menilai, membuat program baru akan percuma apabila hal itu nantinya tak bisa terlaksana.

"Jangan sampai ada programnya, apalagi kalau tidak dilaksanakan. Jadi semua menjadi percuma ketika hanya jadi rencana tanpa eksekusi. Kita perlu segera eksekusi, bukan lagi berdiskusi," ujar dia.

Pengoptimalan manajemen transportasi publik yang sudah ada harus dilakukan dan dipastikan agar layanan yang didapatkan publik aman dengan penggunaan kendaraan yang nyaman, tidak bau dan pendingin ruangan (AC) yang dingin serta ada perlakuan khusus bagi anak, ibu hamil dan lansia. Dharma mengatakan tidak perlu terburu-buru menambah jumlah armada transportasi publik yang belum tentu menjadi solusi terbaik dalam mengatasi kemacetan.

"Jika sudah diperbaiki manajemen baru dilakukan evaluasi sehingga dapat diketahui faktor apa saja yang menyebabkan persoalan ini. Jangan mengeluarkan anggaran tapi belum tahu faktor mana yang menjadi penyebab kemacetan," kata dia.

Menurut dia, dalam mengurai kemacetan pihaknya akan membuat kawasan yang tersentralisasi. Di lokasi itu ada tempat tinggal, pasar, sekolah sehingga transportasi dapat terkonsolidasi dan dibuat dengan jarak 500 meter dari pemukiman.

"Ada feeder MRT, LRT, Transjakarta berupa mikro transportasi yang menghubungkan semua jenis transportasi. Kami juga menyiapkan kantong parkir yang aman dan nyaman sehingga warga mau memarkir kendaraan dan menggunakan transportasi publik," kata dia.

Pengamat transportasi sekaligus Ketua INSTRAN (Inisiatif Strategis untuk Transportasi) Darmaningtyas menilai gagasan calon gubernur Ridwan Kamil dan Pramono Anung dalam debat perdana Pilkada pada Ahad (6/10/2024) sama-sama realistis untuk dilaksanakan.

“Gagasan dari Cagub RK (Ridwan Kamil) dan Pramono sama-sama realistis untuk dilaksanakan, karena semua sudah ada pengalamannya di masa lalu atau sekarang sedang berlangsung,” kata Darmaningtyas kepada Antara di Jakarta, Senin.

Menurut Darmaningtyas, gagasan Ridwan Kamil untuk membangun transportasi air itu sudah memiliki pijakannya pada masa Gubernur Sutiyoso tahun 2007. Program angkutan sungai (waterway) sudah digagas dan diwujudkan oleh Gubernur Sutiyoso, meskipun tidak berlanjut hingga kini. Selain itu, dia mengatakan pengembangan angkutan sungai sudah ada dalam Pola Transportasi Makro (PTM).

“Jadi tidak mengada-ada dan berarti landasan hukumnya sudah cukup kuat, tinggal mengimplementasikan saja. Memang dibutuhkan investasi yang besar untuk membenahi sungai di Jakarta. Tapi itu lebih baik sekaligus menjadi peluang untuk membenahi sungai-sungai di Jakarta agar terpelihara dengan baik,” kata Darmaningtyas.

Lebih lanjut Darmaningtyas mengatakan syarat untuk dapat terwujudnya transportasi air adalah debit sungai harus cukup memadai dan stabil. "Memadai dalam arti bisa untuk jalannya perahu dan stabil. Ini butuh pengelolaan Sungai yang optimal agar pada musim kemarau debit tetap stabil, tapi pada musim penghujan juga tidak meluber sehingga transportasi air tetap berfungsi dengan baik,” jelas Darmaningtyas.

Namun, Darmaningtyas menjelaskan gagasan itu semestinya tidak menjadi masalah untuk Jakarta. Sebab, debit air sebetulnya dapat dibuat, misalnya dengan membersihkan dan mengeruk sungai agar kedalamannya merata, lalu dikendalikan di pintu air agar saat kemarau tidak terjadi kekeringan, tapi saat penghujan tidak meluber.

Tak hanya itu, menurutnya kanan kiri sungai juga perlu dibersihkan, sehingga menjadi lingkungan yang tertata rapi dan menarik. Gagasan Ridwan Kamil juga dinilai dapat membuka lapangan kerja baru. Demikian pula gagasan Pramono Anung untuk memperpanjang rute layanan Transjakarta menjadi layanan Transjabodetabek.

Menurut Darmaningtyas hal itu juga realistis untuk diwujudkan dan sudah memiliki landasan hukum yang kuat di UU No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ), bahwa DKI Jakarta dapat memberikan subsidi untuk layanan transportasi dari wilayah Bodetabek yang melayani ke Jakarta. “Jika selama ini subsidi transportasi dibatasi di wilayah administratif Jakarta saja, namun sekarang terbuka untuk wilayah aglomerasi,” kata Darmaningtyas.

Darmaningtyas mengatakan isu tersebut juga pernah dia sampaikan di diskusi publik yang diselenggarakan oleh BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) tanggal 24 Juli lalu dengan mengundang para Kadishub dan Bappeda dari wilayah Jabodetabek dan salah satu narsumnya adalah Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Lumpito. Dalam diskusi itu, Darmaningtyas mengatakan kini saatnya layanan Transjakarta diperluas sampai wilayah Bodetabek agar mampu memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke arah Jakarta beralih menggunakan angkutan umum.

“Dan sebaiknya memang demikian, layanan transportasi di Jakarta ini tidak boleh terputus dengan layanan transportasi di kawasan sekitarnya (Bodetabek),” kata Darmaningtyas.

Sementara menurut Darmaningtyas gagasan cagub Dharma untuk membenahi manajemen terlebih dulu bisa saja diterima. Hanya saja, persoalan layanan transportasi di Jakarta menurutnya bukan pada isu manajemen pengelola transportasi publik, melainkan pada keengganan pemda di sekitar DKI Jakarta untuk berbenah dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk pindah ke angkutan umum meskipun layanan transportasi umum di Jakarta sudah cukup memadai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika