Pidato Jelang Lengser, Jokowi Pesan Pertajam Hilirisasi dan Permudah Perizinan
Dengan hilirisasi, pengelolaan nilai tambah harus di dalam negeri.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo berbicara pada hari jadi Pertambangan dan Energi ke-79. Ia menyinggung tiga hal vital yang menjadi pekerjaan rumah banyak pihak, terutama di sektor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Pertama, terkait hilirisasi. Presiden menerangkan, pengelolaan nilai tambah harus di dalam negeri. Bukan barang mentah saja yang dikirim ke luar negeri.
Ini tidak hanya soal penerimaan negera. Dengan adanya hilirisasi, kesempatan kerja tercipta lebih luas. Pasalnya berpotensi membuka banyak industri turunan.
"Sudah 400 tahun kita mengirim barang mentah ke luar negeri," kata Jokowi di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Presiden meminta apa yang sudah dimulai, jangan berhenti. Manfaatnya mulai terasa. Ia mencontohkan situasi di PT Freeport Indonesia.
Kini PTFI memiliki dua smelter untuk mengolah konsentrat tembaga dengan volume 3 juta ton per tahun. Pun demikian dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Perusahaan yang berlokasi di Sumbawa itu kini mengelola 900 ribu ton konsentrat tembaga lewat smelter dalam negeri.
"Oleh sebab itu, saya memberikan apresiasi, sangat menghargai upaya keras Kementerian ESDM serta seluruh jajaran yang sampai hari ini, kita telah memiliki semelter lebih dari 100, (yaitu) 108," ujar Jokowi.
Dengan adanya hilirasasi, maka bisa mendorong industri turunan untuk mengolah produk yang dihasilkan. Presiden menyinggung keputusan pemerintah menyetop ekspor nikel pada 2020. Sebelumnya, ekspor bahan mentah nikel menghasilkan 2,9 miliar dolar Amerika Serikat (AS) per tahun.
Lalu setelah masuk industri turunan, apa yang dihasilkan bertambah. Pada 2023, berada di angka 34,4 miliar dolar AS. Kurang lebih 500 triliun.
"Lompatannya besar sekali," katanya.
Jokowi mengingatkan manfaatnya bukan hanya untuk perusahan. Negara juga banyak mendapat tambahan pemasukan dari berbagai lini. Itu semua bisa digunakan untuk membiayai pembangunan infarstruktur.
Kini semua didorong untuk melakukan hilirisasi. Berikutnya, Presiden kembali mengingatkan tentang urgensi meningkatkan volumen lifting minyak. Jangan sampai terus mengalami penurunan.
"Dengan cara apa pun harus naik. Sumur-sumur yang kita miliki, produktifkan. Karena begitu produksi turun, uang yang kita keluarkan besar sekali," tutur Jokowi.
Pun demikian dengan lifting gas. Ia melihat ada isu berulang yang selama ini terjadi. Apalagi kalau bukan rumitnya perizinan.
Presiden meminta persoalan tersebut harus segera dibenahi. Sehingga bisa menarik minat para investor. Tentunya, jika banyak investasi masuk, eksplorasi jalan, dan volume lifting migas meningkat.
"Tanpa penyederhanaan izin, tanpa membuat simpel regulasi yang kita miliki, sangat sulit kita bersaing, berkompetisi dengan negara-negara lain. Karena sekali lagi ini saya sampaikan, ke depan, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat, bukan negara besar mengalahkan negara kecil, bukan negara kaya mengalahkan negara berkembang, tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat," ujar Jokowi, menegaskan.
Secara keseluruhan Presiden menyebut ESDM merupakan sektor sangat strategis yang memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional. Dari 2014 - 2024, kata dia, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor ESDM kurang lebih Rp 1800 triliun. Pada 2022 Rp 348 triliun. Kemudian di 2023, Rp 229 triliun.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengucapkan terima kasih kepada kepala negara yang bisa menyempatkan hadir. "Di era bapak memimpin bangsa ini, saya tiga kali dilantik bapak," ujar Bahlil.
Ia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kemudian ia didapuk menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM. Lalu kini berada di Kementerian ESDM.
"Bulan Agustus (2024) kemarin selain tiga kali pelantikan, saya juga dilantik dengan warna kuning, karena itu terima kasih. Tidak terasa waktu berlalu, sebentar lagi akan memusuki tanggal 20 Oktober, dan ada pertemuan, pasti ada perpisahan," ujar Bahlil.
Ada beberapa hal yang masuk dalam skala prioritas atau pegangan Kementerian ESDM berdasarkan arahan Presiden. Dua di antaranya, yakni transisi energi, dan hilirisasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika